Kabinet Kerja Jokowi Harus Fokus Gerakkan Ekonomi Riil
Minggu, 26 Oktober 2014 - 19:38 WIB
Kabinet Kerja Jokowi Harus Fokus Gerakkan Ekonomi Riil
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengemukakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru diumumkan harus fokus menggerakkan ekonomi riil.
Untuk itu, pemerintah harus mempunyai arah pembangunan yang jelas dengan menggunakan kebijakan dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).
Dia mengatakan, hingga akhir tahun mendatang kemungkinan tidak banyak hasil yang bisa dilihat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah setidaknya harus menjaga momentum pertumbuhan.
Dia mengaku sudah sering berdiskusi dengan tim ekonomi Jokowi mengenai koreksi pembangunan dan penggunaan APBN.
Beberapa sektor disebutnya bahkan tidak membutuhkan biaya besar. Cukup didorong dengan kebijakan, misalnya untuk ekonomi kreatif yang lebih membutuhkan kemudahan akses pasar dan bahan baku.
Sementara instrumen APBN digunakan untuk menggerakkan usaha yang besar. "Ekonomi dapat digerakkan dengan dua hal, yaitu kebijakan dan APBN," ujarnya, Minggu (26/10/2014).
Dia menyebutkan, banyak ekonomi kerakyatan yang hanya membutuhkan kebijakan yang melindungi dan memudahkan. "Pertumbuhan dari dalam negeri itu minimal sudah 5,5%. Tinggal bagaimana memaksimalkan ekspor," tegasnya.
Menggerakkan kemampuan ekspor dicontohkannya dengan produksi tebu atau singkong untuk bioetanol. Ini dipastikan akan menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Bahkan, industri juga harus diberikan insentif bagi yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri.
"Ini penting untuk menciptakan linkage bisnis dari yang skala kecil hingga industri besar. Misalnya, automotif di Jepang yang saling mendukung antara yang kecil dan besar. Bahkan, kalau perlu industri suku cadang juga bisa berorientasi ekspor karena sudah kuat," tandasnya.
Untuk itu, pemerintah harus mempunyai arah pembangunan yang jelas dengan menggunakan kebijakan dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).
Dia mengatakan, hingga akhir tahun mendatang kemungkinan tidak banyak hasil yang bisa dilihat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah setidaknya harus menjaga momentum pertumbuhan.
Dia mengaku sudah sering berdiskusi dengan tim ekonomi Jokowi mengenai koreksi pembangunan dan penggunaan APBN.
Beberapa sektor disebutnya bahkan tidak membutuhkan biaya besar. Cukup didorong dengan kebijakan, misalnya untuk ekonomi kreatif yang lebih membutuhkan kemudahan akses pasar dan bahan baku.
Sementara instrumen APBN digunakan untuk menggerakkan usaha yang besar. "Ekonomi dapat digerakkan dengan dua hal, yaitu kebijakan dan APBN," ujarnya, Minggu (26/10/2014).
Dia menyebutkan, banyak ekonomi kerakyatan yang hanya membutuhkan kebijakan yang melindungi dan memudahkan. "Pertumbuhan dari dalam negeri itu minimal sudah 5,5%. Tinggal bagaimana memaksimalkan ekspor," tegasnya.
Menggerakkan kemampuan ekspor dicontohkannya dengan produksi tebu atau singkong untuk bioetanol. Ini dipastikan akan menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Bahkan, industri juga harus diberikan insentif bagi yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri.
"Ini penting untuk menciptakan linkage bisnis dari yang skala kecil hingga industri besar. Misalnya, automotif di Jepang yang saling mendukung antara yang kecil dan besar. Bahkan, kalau perlu industri suku cadang juga bisa berorientasi ekspor karena sudah kuat," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
