Audit BPK Dilimpahkan ke Anggota Baru
Selasa, 28 Oktober 2014 - 17:42 WIB
Audit BPK Dilimpahkan ke Anggota Baru
A
A
A
JAKARTA - Dengan dilakukannya serah terima jabatan (sertijab) anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru, maka audit yang selama ini dilakukan akan dilimpahkan kepada anggota BPK yang baru.
"Serah terima jabatan ini termasuk serah terima tugas pemeriksaan dari masing-masing anggota sebelumnya," ujar mantan Anggota BPK, Bahrullah Akbar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, audit yang sedang berjalan di Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII saat dirinya menjadi Anggota BPK, antara lain seperti audit pada PT Pertamina (Persero) dan SKK Migas.
Hal itu ditujukan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya pembenahan tata kelola minyak dan gas (migas).
"AKN VII juga melakukan pemeriksaan pada PT Telkom (Persero) dalam kapasitasnya sebagai BUMN," jelas dia.
Dalam tiga tahun kepemimpinan dia, Bahrullah mengaku telah melakukan berbagai hal seperti rekomendasi mengenai subsidi, rekomendasi mengenai tata kelola hubungan BUMN. Bahrullah Akbar juga telah menyiapkan Manual Audit Kinerja Sektor Perbankan dengan mengukur indikator kualitatif dan kuantitatif.
"Saya berharap BPK RI terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan menjaga marwah atau kode etik kelembagaan yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme," jelas dia.
"Independen, integritas dan profesionalisme dilakukan agar keuangan negara seperti BUMN, BUMD, BLU, dapat terlibat secara intensif dalam menyejahterakan rakyat," pungkasnya.
"Serah terima jabatan ini termasuk serah terima tugas pemeriksaan dari masing-masing anggota sebelumnya," ujar mantan Anggota BPK, Bahrullah Akbar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, audit yang sedang berjalan di Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII saat dirinya menjadi Anggota BPK, antara lain seperti audit pada PT Pertamina (Persero) dan SKK Migas.
Hal itu ditujukan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya pembenahan tata kelola minyak dan gas (migas).
"AKN VII juga melakukan pemeriksaan pada PT Telkom (Persero) dalam kapasitasnya sebagai BUMN," jelas dia.
Dalam tiga tahun kepemimpinan dia, Bahrullah mengaku telah melakukan berbagai hal seperti rekomendasi mengenai subsidi, rekomendasi mengenai tata kelola hubungan BUMN. Bahrullah Akbar juga telah menyiapkan Manual Audit Kinerja Sektor Perbankan dengan mengukur indikator kualitatif dan kuantitatif.
"Saya berharap BPK RI terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan menjaga marwah atau kode etik kelembagaan yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme," jelas dia.
"Independen, integritas dan profesionalisme dilakukan agar keuangan negara seperti BUMN, BUMD, BLU, dapat terlibat secara intensif dalam menyejahterakan rakyat," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
