Saatnya Pemerintah Serius Garap Infrastruktur Gas

JAKARTA - Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah gencar menggalakkan kampanye penghematan energi. Namun, hasilnya belum maksimal. Kini, saatnya pemerintah membangun infrastruktur gas sebagai energi alternatif.

Salah satu yang ditekankan pemerintah adalah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan beralih menggunakan gas bumi.

Alasannya, dengan penggunaan gas bumi, maka akan mendatangkan penghematan bagi negara, yakni dengan berkurangnya subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun.

Penggunaan gas bumi untuk bahan bakar tidak hanya diproyeksikan untuk sektor industri dan transportasi saja, tetapi juga menyentuh kalangan rumah tangga dan kawasan perumahan. Sayang, program Konversi bahan bakar minyak ke gas bumi jalan di tempat.

Selain faktor kebijakan yang dinilai beberapa pihak tidak jelas, faktor lain yang menghambat adalah ketersediaan infrastruktur.

"Eksekusi dari kebijakan yang tidak jelas itu menjadi penghambat kesuksesan program tersebut. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang belum siap," ujar Direktur Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, Kamis (30/10/2014).

Ketersediaan infrastruktur gas berupa jaringan pipa dan stasiun pengisian bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan industri.

"Industri otomatis tumbuh, sekarang tinggal bagaimana infrastruktur dibangun. Aturannya harus jelas, siapa yang membangun infrastrukturnya dan siapa yang memasok gas. Aturan ini harus diciptakan agar infrastruktur bisa berkembang," terang Pri Agung.

Indonesia, lanjut dia, memiliki cadangan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dan transportasi. Sehingga dri sisi ketersediaan gas, bisa dipastikan tidak ada kendala yang berarti.

Pri Agung menyarankan agar pembangunan infrastrukur gas melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) sehingga tidak mengandakan pembiayaan dari APBN.

"Kondisi politik nasional masih memanas sehingga untuk menggunakan dana APBN bagi pengembangan infrastruktur diragukan. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan BUMN dengan mendorong mereka untuk membangun infrastruktur gas dengan dividen jatah pemerintah sebagai sumber pendanaan," jelasnya.