Anies Harap Bansos Dikerjakan Satu Atap
Senin, 03 November 2014 - 21:12 WIB
Anies Harap Bansos Dikerjakan Satu Atap
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berharap kedepannya, kepengurusan bantuan sosial dilakukan satu atap.
"Kita inginnya kedepan bansos, pelayanan sosial, itu dikerjakan satu atap. Bukan multiple atap seperti sekarang. Itu kedepannya visinya seperti itu," ucap dia di Gedung Pos Indonesia, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berbeda dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika BSM dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), namun KIP pengelolaannya dipusatkan di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Itu (KIP) akan dipusatkan di Kemensos. Pada fase transisi ini, itu dikelola di bawah Presiden langsung. Tapi dananya masih dari pos-pos masing-masing. Pos kesehatan, pos pendidikan," ucap dia.
Dana KIP, lanjut Anies, juga diambil salah satunya dari pos BSM. Dia menyebutkan, untuk sekolah dasar (SD) dananya diberikan Rp450 ribu per anak, sekolah menengah pertama (SMP) Rp750 ribu, sekolah menengah atas (SMA) dan sejajarnya Rp1 juta.
"Pembagiannya setiap tiga bulan sekali, ada yang sudah dibagikan, ada yang belum," tambahnya.
Dia menjelaskan, program ini berbeda dengan program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (pemda). Dengan demikian, Pemda tidak perlu mengubah bantuan kepada siswanya karena ada Kartu Indonesia Pintar tersebut.
"Karena misalnya Jakarta ada Kartu Jakarta Pintar, itu harus tetap jalan. Karena itu diselenggarakan Pemda. Ini sifatnya bantuan bukan program beasiswa seperti yang dilakukan di daerah," tukas dia.
"Kita inginnya kedepan bansos, pelayanan sosial, itu dikerjakan satu atap. Bukan multiple atap seperti sekarang. Itu kedepannya visinya seperti itu," ucap dia di Gedung Pos Indonesia, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berbeda dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika BSM dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), namun KIP pengelolaannya dipusatkan di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Itu (KIP) akan dipusatkan di Kemensos. Pada fase transisi ini, itu dikelola di bawah Presiden langsung. Tapi dananya masih dari pos-pos masing-masing. Pos kesehatan, pos pendidikan," ucap dia.
Dana KIP, lanjut Anies, juga diambil salah satunya dari pos BSM. Dia menyebutkan, untuk sekolah dasar (SD) dananya diberikan Rp450 ribu per anak, sekolah menengah pertama (SMP) Rp750 ribu, sekolah menengah atas (SMA) dan sejajarnya Rp1 juta.
"Pembagiannya setiap tiga bulan sekali, ada yang sudah dibagikan, ada yang belum," tambahnya.
Dia menjelaskan, program ini berbeda dengan program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (pemda). Dengan demikian, Pemda tidak perlu mengubah bantuan kepada siswanya karena ada Kartu Indonesia Pintar tersebut.
"Karena misalnya Jakarta ada Kartu Jakarta Pintar, itu harus tetap jalan. Karena itu diselenggarakan Pemda. Ini sifatnya bantuan bukan program beasiswa seperti yang dilakukan di daerah," tukas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
