BI Dorong Layanan Keuangan Digital

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berharap, Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) melalui penyaluran program bantuan pemerintah secara non-tunai dapat mempercepat implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) di Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik penyaluran bantuan Pemerintah kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atas peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dia menjelaskan, program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin yang dilakukan secara non-tunai merupakan langkah dukungan pemerintah guna mendorong akses keuangan kepada masyarakat secara lebih luas.

”Uji coba penyaluran bantuan sosial PKH ini merupakan kerja sama antara BI bersama pemerintah yang saat ini diwakili oleh Kementerian Sosial, Bappenas, Kemenkue, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan TNP2K, serta perbankan yang diwakili Bank Mandiri dan BRI,” kata Ronald usai peresmian uji coba penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat kepada peserta PKH di Jakarta kemarin.

Ronald melanjutkan, pada penyaluran bansos kali ini terdapat perubahan di sisi metode penyaluran, yaitu yang biasanya dibayarkan secara tunai menjadi non-tunai yang dapat ditarik melalui agen LKD dengan menggunakan telepon genggam yang sudah terdaftar. ”Kita semua menyadari bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM ibarat pil pahit yang suka atau tidak suka perlu kita lakukan, terutama dalam rangka menyehatkan postur anggaran pemerintah dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas,” ujar dia.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menambahkan, peluncuran KKS, KIP, dan KIS dapat memasyarakatkan layanan perbankan kepada masyarakat seperti program Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas). Budi melanjutkan, dalam jangka panjang pihaknya berharap golongan bawah bisa memiliki akses keuangan. ”Nanti, ke depannya, otomatis kita bisa mendapatkan benefit dari mereka dalam jangka panjang,” paparnya.

Budi mengungkapkan, pada tahap pertama ini Bank Mandiri diberi target 1 juta kartu, selanjutnya Presiden Jokowi menargetkan 15,5 juta kartu. ”Kita di kasih target 1 juta, berikutnya 15,5 juta itu secepat mungkin. Kalau 1 juta ini sudah beres, nanti oleh pemerintah akan disalurkan 15,5 juta. Kita akan bareng-bareng. Sarannya kami, itu dibuka di tiga bank terutama yang BUMN. Karena kalau sendiri tidak secepat kalau kita jalan bareng-bareng,” tandas Budi.

Kunthi fahmar sandy