Indonesia Butuh Bank Infrastruktur

JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah merealisasikan pembentukan bank infrastruktur.

Keberadaan bank tersebut sangat penting, mengingat selama ini pendanaan selalu menjadi masalah klasik saat akan mengembangkan infrastruktur. Kadin juga menyatakan, opsi lain untuk pendanaan infrastruktur bisa juga dengan bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

”Diharapkan, pemerintah baru memiliki perhatian pada investasi swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto saat pembukaan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014 di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, pihaknya telah berusaha menarik para investor swasta untuk membangun infrastruktur. Di bagian lain, Kadin juga sudah menyampaikan gagasan pembangunan bank infrastruktur kepada pemerintah.

Lebih lanjut Suryo menuturkan, bergabungnya Indonesia di bank infrastruktur Asia akan mendukung salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkeinginan membangun infrastruktur di sektor kemaritiman. Menurutnya, seluruh anggota ASEAN telah tergabung dalam bank infrastruktur yang diprakarsai oleh China. ”Sembilan dari 10 ASEAN ikut berpartisipasi, namun sampai sekarang Indonesia belum bergabung. Padahal untuk mendanai, perlu dipertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia di situ,” ucapnya.

Suryo menambahkan, di tengah situasi ekonomi Indonesia yang seperti sekarang, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang mendesak untuk segera dikerjakan. Dia mengakui, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus disokong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, partisipasi swasta dinilai masih sangat minim. ”Simpul pengurai masalah kompleksitas pembangunan di Indonesia adalah infrastruktur. Peran infrastruktur sebagai pengurai masalah kemakmuran sudah sangat dipahami, tapi dalam tiga tahun ini belum banyak berjalan. Partisipasi swasta masih sangat rendah,” ujar dia.

Sekadar diketahui, dalam APBN 2015 anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp169 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibanding APBN 2014 yang mencapai Rp206 triliun. Suryo menjelaskan, Indonesia perlu melihat sektor pembiayaan dari swasta dan lembaga keuangan internasional. Apalagi, pembangunan infrastruktur adalah fokus utama pemerintah ke depan.

”Kita perlu melihat sumber pendanaan nasional dan juga investasi asing. Menurut Bank Dunia, dari dana pensiun dan asuransi global sebesar USD80 triliun, baru digunakan 1% untuk infrastruktur. Kalo itu dikembangkan, negara berkembang dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur,” ungkap dia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dengan dukungan sektor jasa konstruksi.

”Kemampuan sektor jasa konstruksi juga terkait dengan peningkatan daya saing bangsa, terlebih dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 mendatang,” ujar dia. Basuki melanjutkan, integrasi ekonomi ASEAN difokuskan pada empat rencana aksi yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi dengan perekonomian dunia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang turut hadir dalam acara IIW 2014 menyatakan, butuh langkah nyata dan kerja untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

”Jangan terlalu banyak seminar. Membangun infrastruktur harus dikerjakan,” ujar JK. JK mengkritisi seringnya acara seminar infrastruktur namun implementasinya tidak terlihat. ”Makanya tantangan infrastruktur ini jangan diseminarkan, tapi langsung dikerjakan. Semua orang butuh jalan, bandara, listrik, pelabuhan. Ekonomi semua bergerak,” ujarnya.

Kunthi fahmar sandy