PLTU 5.000 MW Akan Dibangun di Cilacap

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan daya 5.000 MW di Cilacap, Jawa Tengah.

Pembangkit berkapasitas besar itu akan dikembangkan oleh perusahaan swasta, PT Jawa Energi Baru. PLTU tersebut merupakan bagian dari program pembangunan pembangkit listrik dengan total daya 35.000 MW selama periode 2015–2020 yang dicanangkan pemerintah.

“Tadi sudah diputuskan membangun pembangkit berdaya 5.000 MW di Cilacap. Keputusan ini merupakan terobosan untuk mengatasi ancaman krisis listrik di Jawa,” kata Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta kemarin.

Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, dan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji. Menurut Indroyono, konstruksi pembangkit listrik bisa cepat dimulai pada awal 2015 karena sebagian besar lahan sudah tersedia.

Sebagian besar lahan untuk pembangkit tersebut merupakan lahan milik TNI AD dan pemerintah daerah. “Karena itu, perizinan termasuk lahan, dipercepat. Nantinya, lahan milik TNI AD akan dikuasakan ke PLN dan selanjutnya PLN menyewakannya ke swasta,” ungkapnya. Dengan percepatan itu, lanjut dia, pemerintah menargetkan daya sebesar 2.000 MW sudah akan masuk ke sistem kelistrikan pada akhir 2018 dan sisanya sebelum 2022.

Pemerintah akan membentuk satuan tugas di bawah Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, yang akan memantau progres pembangunan proyek tersebut. Indroyono menegaskan, pengembangan pembangkit baru itu untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik di Pulau Jawa yang mencapai 8% per tahun.

Pemilihan Cilacap sebagai lokasi proyek, selain kesiapan lahan, juga mempertimbangkan pengembangan industri yang ada di sekitar wilayah itu. Bupati Cilacap Tatto Suwarto mengatakan, kebutuhan lahan pembangkit mencapai 120 ha, di mana seluas 67 ha merupakan milik TNI AD, 20 ha milik pemda, dan sisanya milik warga di satu desa.

“Karena sebagian besar lahan milik AD dan pemda, maka pembangunan bisa dimulai. Kami optimistis bisa segera membebaskan sisa kebutuhan lahannya,” kata dia. Sementara, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, skema pembangunan PLTU berteknologi ultra supercritical yang rendah emisi tersebut berbeda dari sebelum-sebelumnya. “Biasanya pengembang minta kontrak dulu, baru dibangun. Tapi, ini belum ada kontrak. Namun, PLN menjamin akan menyerap listrik PLTU,” tuturnya

Terlepas dari itu, belum ada penjelasan secara mendetail mengenai investor maupun jumlah investasi yang akan dibenamkan dalam proyek tersebut. Direktur Operasional Jawa, Bali, dan Sumatera Ngurah Adyana mengaku tidak mengetahui detail mengenai PT Jawa Energi Baru. Sedangkan, Indroyono yang ditanyai investasi proyek mengatakan bahwa hal itu bersifat teknis dan tidak bisa mengingat angkanya.

Sebelumnya terkait program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW oleh pemerintah, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan bahwa biaya pembangunan pembangkit membutuhkan dana sekitar USD1,5 juta untuk 1 MW. Jika didasarkan pada perkiraan tersebut, maka proyek pembangkit 5.000 MW di Cilacap membutuhkan dana setidaknya USD7,5 miliar atau sekitar Rp90 triliun dengan kurs Rp12.000 per dolar AS.

Dana itu belum mencakup pembangunan transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan pembangkit.

M faizal/ant