Inflasi Kepri Terancam Melebihi Target
Sabtu, 08 November 2014 - 15:02 WIB
Inflasi Kepri Terancam Melebihi Target
A
A
A
BATAM - Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau (Kepri) memastikan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan mendorong inflasi 2014 melewati angka 4,5%.
Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan perhitungan target inflasi 4,5% pada 2014 dalam target BI tidak memperhitungkan kebijakan khusus pemerintah yang akan berpengaruh pada tingkat harga, seperti kebijakan penaikan harga BBM subsidi.
"Tanpa asumsi kenaikan BBM bersubsidi kisaran inflasi Provinsi Kepri tidak jauh berbeda dengan proyeksi inflasi tahun 2014 yaitu sebesar 4,5% ± 1%," kata dia, Jumat (7/11/2014).
Berdasarkan skenario laju inflasi, BI Kepri menyatakan BBM bersubsidi sebesar Rp.2.000/liter, akan memberikan dampak langsung dengan andil inflasi sebesar 1- 1,2% serta dampak tidak langsung pada tarif angkutan dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,3-0,5% dan dampak tidak langsung ke komoditas lainnya dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,4-0,6%.
Sementara kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp.3.000/liter, akan memberikan dampak langsung dengan andil inflasi sebesar 1-2% serta dampak tidak langsung pada tarif angkutan dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,5-0,8% dan dampak tidak langsung ke komoditas lainnya dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,7-0,9%.
BI Kepri juga menyatakan setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan, pemerintah daerah diharapkan melakukan langkah lanjutan untuk menekan dampak negatif terhadap sektor lain. Penyesuaian harga BBM bersubsidi akan berdampak pada keseluruhan inflasi meskipun hanya bersifat sementara.
BI juga memperkirakan laju inflasi setelah kenaikan BBM akan berlanjut hingga 2015 atau dua bulan setelah kenaikan.
"Namun bila terdapat kenaikan BBM Bersubsidi di tahun 2014 dan melihat data historis tahun lalu diperkirakan dampak lanjutan kenaikan BBM bersubsidi masih terasa hingga dua bulan setelah kenaikan BBM dan kemudian setelah itu perkembangan harga barang menyesuaikan seperti pola tahunannya," papar Gusti.
Gusti menjelaskan Komoditas penyumbang inflasi di Kepri mayoritas dipengaruhi faktor ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan makanan yang banyak dipenuhi dari luar Kepri.
Sehingga Pemda perlu menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang sehingga tidak memberikan tekanan kenaikan harga.
Kemudian meningkatkan koordinasi dengan daerah lain di luar wilayah provinsi untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan.
Lalu memperkuat peran TPID tingkat provinsi dalam mengkoordinasikan kegiatan TPID tingkat kabupaten/kota serta dalam hal sinkronisasi kebijakan dalam satu provinsi.
Sementara itu, tren perlambatan laju inflasi Kepri (inflasi gabungan Kota Batam dan Tanjungpinang) masih berlanjut di Oktober 2014. Hal itu dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas volatile food terutama kelompok komoditas sayur-sayuran dan ikan segar.
Pasokan melimpah pada sejumlah komoditas sayur-sayuran dan ikan segar, menjadi pendorong utama terjadinya deflasi pada kelompok volatile food. Kelompok volatile food mencatatkan deflasi 0,16% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,03%.
"Pasokan melimpah pada sejumlah sayur mayur khususnya bayam, kangkung dan kacang panjang antara lain didukung oleh hasil panen yang baik serta proses distribusi yang cukup lancar. Demikian juga kondisi cuaca yang mendukung aktivitas nelayan sepanjang Oktober menyebabkan pasokan ikan segar melimpah dan terjadi penurunan harga pada beberapa jenis ikan segar terutama selar dan udang basah," terang Gusti.
Namun, laju penurunan harga pada kelompok volatile food tertahan oleh harga cabe merah dan cabe rawit yang meningkat di Oktober, antara lain disebabkan oleh panen raya cabai yang berakhir di Juli serta aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang masih tinggi di Oktober, menyebabkan pasokan cabai baik dari Jawa maupun Sumatera mengalami penurunan.
Lanjutnya, pada Oktober 2014 lalu, Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm), lebih rendah dibanding inflasi September sebesar 0,41% (mtm). Namun secara tahunan, inflasi Oktober sebesar 4,50% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi tahunan September sebesar 4,04% (yoy).
"Berdasarkan kota, inflasi Kota Batam tercatat sebesar 0,29% (mtm) atau 4,51% (yoy) dan inflasi Kota Tanjungpinang sebesar 0,66% (mtm) atau 4,42% (yoy)," kata Gusti.
Sebelumnya, komponen pengeluaran konsumsi masyarakat diperkirakan akan terkontraksi sesaat hingga tiga bulan ke depan disebabkan kenaikan harga BBM subsidi.
Dosen Bisnis Internasional Universitas Putera Batam Suyono Saputra berpendapat dampak kontraksi itu kemudian akan menurun setelah masyarakat khususnya pengguna kendaraan akan mulai membiasakan diri dengan harga BBM yang baru.
Sehingga dampaknya memang berlanjut namun alokasi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi BBM yang pasti semakin membengkak karena kenaikan harga.
"Kenaikan BBM akan menyebabkan kontraksi sesaat terhadap pola konsumsi masyarakat. Paling lama tiga bulan," ujarnya.
Namun Suyono juga memperkirakan dampak sosial kenaikan harga BBM tidak terlalu signifikan mengingat pada waktu yang bersamaan pemerintah memberikan dana kompensasi sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap rumah tangga miskin mulai Senin lalu. Program itu dinilai untuk menopang daya beli saat harga BBM bersubsidi dinaikkan dalam waktu dekat.
"Tapi berkaca dari kenaikan tahun-tahun sebelumnya, dampak sosialnya tidak trelalu signifikan karena pada saat bersamaan ada program BLT," kata dia.
Selain itu, dampak kenaikan harga juga dipastikan ikut mengerek kenaikan harga barang. Kenaikan BBM dalam waktu dekat juga berbarengan dengan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru sehingga selama dua tiga bulan ke depan harga barang kebutuhan pokok diprediksi naik. Hanya saja Suyono mengatakan tanpa kenaikan BBM sebenarnya harga juga sudah kerap fluktuatif
Oleh karena itu, Pemda, lanjutnya, harus memikirkan solusi agar kenaikan BBM tidak terlalu berdampak dalam terhadap masyarakat akibat kenaikan harga pasar.
Pemda dan pengusaha harus bisa menjamin kelancaran pasokan termasuk melakukan operasi pasar secara berkala. "Operasi pasar bisa dilakukan secara berkala terutama di titik-titik masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia.
Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan perhitungan target inflasi 4,5% pada 2014 dalam target BI tidak memperhitungkan kebijakan khusus pemerintah yang akan berpengaruh pada tingkat harga, seperti kebijakan penaikan harga BBM subsidi.
"Tanpa asumsi kenaikan BBM bersubsidi kisaran inflasi Provinsi Kepri tidak jauh berbeda dengan proyeksi inflasi tahun 2014 yaitu sebesar 4,5% ± 1%," kata dia, Jumat (7/11/2014).
Berdasarkan skenario laju inflasi, BI Kepri menyatakan BBM bersubsidi sebesar Rp.2.000/liter, akan memberikan dampak langsung dengan andil inflasi sebesar 1- 1,2% serta dampak tidak langsung pada tarif angkutan dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,3-0,5% dan dampak tidak langsung ke komoditas lainnya dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,4-0,6%.
Sementara kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp.3.000/liter, akan memberikan dampak langsung dengan andil inflasi sebesar 1-2% serta dampak tidak langsung pada tarif angkutan dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,5-0,8% dan dampak tidak langsung ke komoditas lainnya dengan andil inflasi diperkirakan sebesar 0,7-0,9%.
BI Kepri juga menyatakan setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan, pemerintah daerah diharapkan melakukan langkah lanjutan untuk menekan dampak negatif terhadap sektor lain. Penyesuaian harga BBM bersubsidi akan berdampak pada keseluruhan inflasi meskipun hanya bersifat sementara.
BI juga memperkirakan laju inflasi setelah kenaikan BBM akan berlanjut hingga 2015 atau dua bulan setelah kenaikan.
"Namun bila terdapat kenaikan BBM Bersubsidi di tahun 2014 dan melihat data historis tahun lalu diperkirakan dampak lanjutan kenaikan BBM bersubsidi masih terasa hingga dua bulan setelah kenaikan BBM dan kemudian setelah itu perkembangan harga barang menyesuaikan seperti pola tahunannya," papar Gusti.
Gusti menjelaskan Komoditas penyumbang inflasi di Kepri mayoritas dipengaruhi faktor ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan makanan yang banyak dipenuhi dari luar Kepri.
Sehingga Pemda perlu menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang sehingga tidak memberikan tekanan kenaikan harga.
Kemudian meningkatkan koordinasi dengan daerah lain di luar wilayah provinsi untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan.
Lalu memperkuat peran TPID tingkat provinsi dalam mengkoordinasikan kegiatan TPID tingkat kabupaten/kota serta dalam hal sinkronisasi kebijakan dalam satu provinsi.
Sementara itu, tren perlambatan laju inflasi Kepri (inflasi gabungan Kota Batam dan Tanjungpinang) masih berlanjut di Oktober 2014. Hal itu dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas volatile food terutama kelompok komoditas sayur-sayuran dan ikan segar.
Pasokan melimpah pada sejumlah komoditas sayur-sayuran dan ikan segar, menjadi pendorong utama terjadinya deflasi pada kelompok volatile food. Kelompok volatile food mencatatkan deflasi 0,16% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,03%.
"Pasokan melimpah pada sejumlah sayur mayur khususnya bayam, kangkung dan kacang panjang antara lain didukung oleh hasil panen yang baik serta proses distribusi yang cukup lancar. Demikian juga kondisi cuaca yang mendukung aktivitas nelayan sepanjang Oktober menyebabkan pasokan ikan segar melimpah dan terjadi penurunan harga pada beberapa jenis ikan segar terutama selar dan udang basah," terang Gusti.
Namun, laju penurunan harga pada kelompok volatile food tertahan oleh harga cabe merah dan cabe rawit yang meningkat di Oktober, antara lain disebabkan oleh panen raya cabai yang berakhir di Juli serta aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang masih tinggi di Oktober, menyebabkan pasokan cabai baik dari Jawa maupun Sumatera mengalami penurunan.
Lanjutnya, pada Oktober 2014 lalu, Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm), lebih rendah dibanding inflasi September sebesar 0,41% (mtm). Namun secara tahunan, inflasi Oktober sebesar 4,50% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi tahunan September sebesar 4,04% (yoy).
"Berdasarkan kota, inflasi Kota Batam tercatat sebesar 0,29% (mtm) atau 4,51% (yoy) dan inflasi Kota Tanjungpinang sebesar 0,66% (mtm) atau 4,42% (yoy)," kata Gusti.
Sebelumnya, komponen pengeluaran konsumsi masyarakat diperkirakan akan terkontraksi sesaat hingga tiga bulan ke depan disebabkan kenaikan harga BBM subsidi.
Dosen Bisnis Internasional Universitas Putera Batam Suyono Saputra berpendapat dampak kontraksi itu kemudian akan menurun setelah masyarakat khususnya pengguna kendaraan akan mulai membiasakan diri dengan harga BBM yang baru.
Sehingga dampaknya memang berlanjut namun alokasi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi BBM yang pasti semakin membengkak karena kenaikan harga.
"Kenaikan BBM akan menyebabkan kontraksi sesaat terhadap pola konsumsi masyarakat. Paling lama tiga bulan," ujarnya.
Namun Suyono juga memperkirakan dampak sosial kenaikan harga BBM tidak terlalu signifikan mengingat pada waktu yang bersamaan pemerintah memberikan dana kompensasi sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap rumah tangga miskin mulai Senin lalu. Program itu dinilai untuk menopang daya beli saat harga BBM bersubsidi dinaikkan dalam waktu dekat.
"Tapi berkaca dari kenaikan tahun-tahun sebelumnya, dampak sosialnya tidak trelalu signifikan karena pada saat bersamaan ada program BLT," kata dia.
Selain itu, dampak kenaikan harga juga dipastikan ikut mengerek kenaikan harga barang. Kenaikan BBM dalam waktu dekat juga berbarengan dengan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru sehingga selama dua tiga bulan ke depan harga barang kebutuhan pokok diprediksi naik. Hanya saja Suyono mengatakan tanpa kenaikan BBM sebenarnya harga juga sudah kerap fluktuatif
Oleh karena itu, Pemda, lanjutnya, harus memikirkan solusi agar kenaikan BBM tidak terlalu berdampak dalam terhadap masyarakat akibat kenaikan harga pasar.
Pemda dan pengusaha harus bisa menjamin kelancaran pasokan termasuk melakukan operasi pasar secara berkala. "Operasi pasar bisa dilakukan secara berkala terutama di titik-titik masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia.
(gpr)
Lihat Juga :
