IRESS Ingatkan JK Soal Komitmen Kembalikan Blok Mahakam
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Resources Studies (IRESS) kembali mengingatkan komitmen Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) untuk mengembalikan Blok Mahakam kepada pemerintah Indonesia.
Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Wapres di Kabinet Kerja, JK sempat melontarkan pernyataan bahwa Blok Mahakam sedianya harus dikembalikan ke pemerintah.
"Dulu kita pernah bikin acara, keynote speakernya JK. Pak JK mendukung supaya Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. Kita mau ingatkan, pernyataan JK. Saya setuju jika pemerintah mengambil alih Blok Mahakam," ujar Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara dalam Launching Buku "Kembalikan Mahakam, MemAng HAk KAMi" di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia mengatakan, potensi keuntungan yang akan diterima pemerintah melalui tangan PT Pertamina (Persero) jika mengelola Blok Mahakam, sekitar Rp200 triliun.
"Masalahnya kalau ini sudah selesai kontraknya kembalikan ke pemerintah dan dikelola pemerintah. Dua TCF (sisa cadangan gas di Blok Mahakam) itu potensi keuntungan Pertamina jika mengelola Blok Mahakam mencapai Rp200 triliun," terangnya.
Sementara, Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) M Asdar mengatakan, permasalahan krusial di Blok Mahakam bukan hanya permasalahan ekonomi. Namun juga berkaitan dengan kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia.
"Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah kebanggaan. Masa, selama 50 tahun kita tidak punya SDM dan teknologi. Makanya ini sudah 50 tahun, dan ini wajib kita ambil alih," tandas dia.
Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Wapres di Kabinet Kerja, JK sempat melontarkan pernyataan bahwa Blok Mahakam sedianya harus dikembalikan ke pemerintah.
"Dulu kita pernah bikin acara, keynote speakernya JK. Pak JK mendukung supaya Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. Kita mau ingatkan, pernyataan JK. Saya setuju jika pemerintah mengambil alih Blok Mahakam," ujar Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara dalam Launching Buku "Kembalikan Mahakam, MemAng HAk KAMi" di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia mengatakan, potensi keuntungan yang akan diterima pemerintah melalui tangan PT Pertamina (Persero) jika mengelola Blok Mahakam, sekitar Rp200 triliun.
"Masalahnya kalau ini sudah selesai kontraknya kembalikan ke pemerintah dan dikelola pemerintah. Dua TCF (sisa cadangan gas di Blok Mahakam) itu potensi keuntungan Pertamina jika mengelola Blok Mahakam mencapai Rp200 triliun," terangnya.
Sementara, Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) M Asdar mengatakan, permasalahan krusial di Blok Mahakam bukan hanya permasalahan ekonomi. Namun juga berkaitan dengan kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia.
"Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah kebanggaan. Masa, selama 50 tahun kita tidak punya SDM dan teknologi. Makanya ini sudah 50 tahun, dan ini wajib kita ambil alih," tandas dia.
(izz)