Pertamina Siapkan Kartu Sakti BBM untuk Nelayan
A
A
A
TANGERANG - Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengaku sedang menyiapkan kartu sakti guna memastikan pasokan BBM untuk nelayan agar tepat sasaran.
Kartu sakti ini merupakan kerja sama Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Dengan kartu tersebut, satu kapal akan mendapatkan satu kartu yang dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi.
"Penggunaan kartu dapat mendukung program pemerintah melakukan pendataan kembali jumlah kapal nelayan yang berhak membeli BBM bersubsidi. Sehingga secara tidak langsung pendataan ini dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan," ujarnya di Pelelangan Ikan Tanjung Pasir, Tangerang, Selasa (11/11/2014).
Menurutnya, sistem pengawasan tersebut akan terus disosialisasikan, dan ditargetkan akan rampung dalam satu bulan mendatang.
"Kita sedang bangun sistem. Sistem yang lama sudah ada. Bersama KKP dan BRI nanti waktunya akan disampaikan. Targetnya satu bulan," tambah dia.
Hanung menjelaskan, kartu sakti ini tidak ada kaitannya dengan rencana kenaikan harga BBM yang digulirkan pemerintah. Sistem ini hanya memastikan nelayan mendapatkan BBM bersubsidi untuk aktivitas mereka.
"Agar BBM subsidi digunakan secara produktif. Tidak dijual ke laut. Kita berharap ada sisitem satu nelayan bisa dapat berapa per harinya. Sistem itu bisa mencatat dan memastikan solar digunakan dengan benar. Negara pun dapat pendapatan dari pajak," pungkas Hanung.
(Baca: Pertamina Permudah Akses BBM untuk Nelayan)
Kartu sakti ini merupakan kerja sama Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Dengan kartu tersebut, satu kapal akan mendapatkan satu kartu yang dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi.
"Penggunaan kartu dapat mendukung program pemerintah melakukan pendataan kembali jumlah kapal nelayan yang berhak membeli BBM bersubsidi. Sehingga secara tidak langsung pendataan ini dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan," ujarnya di Pelelangan Ikan Tanjung Pasir, Tangerang, Selasa (11/11/2014).
Menurutnya, sistem pengawasan tersebut akan terus disosialisasikan, dan ditargetkan akan rampung dalam satu bulan mendatang.
"Kita sedang bangun sistem. Sistem yang lama sudah ada. Bersama KKP dan BRI nanti waktunya akan disampaikan. Targetnya satu bulan," tambah dia.
Hanung menjelaskan, kartu sakti ini tidak ada kaitannya dengan rencana kenaikan harga BBM yang digulirkan pemerintah. Sistem ini hanya memastikan nelayan mendapatkan BBM bersubsidi untuk aktivitas mereka.
"Agar BBM subsidi digunakan secara produktif. Tidak dijual ke laut. Kita berharap ada sisitem satu nelayan bisa dapat berapa per harinya. Sistem itu bisa mencatat dan memastikan solar digunakan dengan benar. Negara pun dapat pendapatan dari pajak," pungkas Hanung.
(Baca: Pertamina Permudah Akses BBM untuk Nelayan)
(izz)