Blok Mahakam Saatnya Dikelola Sendiri
Blok Mahakam Saatnya Dikelola Sendiri
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah kalangan kembali mendesak agar pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur, dikembalikan ke negara.
Blok migas tersebut dinilai sudah sepantasnya dikelola perusahaan dalam negeri. Anggota DPR Kurtubi menegaskan, sudah saatnya kontrak Blok Mahakam dikelola oleh negara dan tidak lagi diserahkan kepada asing yakni Total E&P Indonesie. “Kontrak Blok Mahakam harus distop. Alasannya, Total sudah hampir 50 tahun sudah cukup,” tandas Kurtubi dalam acara diskusi “Kembalikan Blok Mahakam” di Gedung Nusantara V, Gedung MPR RI, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan, jika Total E&P Indonesie masih ingin berpartisipasi mengelola Wilayah Kerja (WK) Migas, maka mereka harus mencari wilayah lain selain Blok Mahakam. Jika kontrak Mahakam telah selesai, maka partisipasi harus sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pertamina (Persero). “Ini masalah sederhana sekali, kalau kontrak habis sepenuhnya harus kembali ke pemerintah, tidak dibagi dengan siapa pun,” ujar Kurtubi.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara berharap, jika Blok Mahakam dikembalikan kepada negara, pengelolaannya dapat lebih transparan dalam pengelolaannya. IRESS pun akan menagih janji dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang pernah menyatakan dukungan agar Blok Mahakam dikembalikan ke negara. “Pak JK mendukung Blok Mahakam dikembalikan ke Pertamina. Kita mau ingatkan pernyataan JK,” tandas Marwan.
Menurut Marwan, potensi keuntungan yang akan diterima pemerintah melalui tangan PT Pertamina (Persero) jika mengelola Blok Mahakam adalah sekitar Rp200 triliun. Nilai itu diambil dari sisa cadangan gas di Blok Mhakam yakni 2 TCF. “Sisanya saja masih Rp200 triliun apalagi yang duludulu. Itu potensi negara melalui Pertamina,” katanya.
Di tempat yang sama, pakar ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Muhamad Asdar mengatakan, permasalahan krusial di Blok Mahakam bukan hanya permasalahan ekonomi. Namun, juga berkaitan dengan kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia. “Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah kebanggaan. Masa, selama 50 tahun kita tidak punya SDM dan teknologi. Makanya ini sudah 50 tahun, dan ini wajib kita ambil alih,” tandasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebelumnya mengatakan, dalam waktu dekat segera memutuskan nasib pengelolaan blok Mahakam yang berakhir masa kontraknya pada 2017. “Dalam waktu dekat akan diputuskan soal Blok Mahakam,” ujarnya. Menurut Sudirman, prinsip pengelolaan blok migas sebaiknya ada sinergitas dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
“Saat ini proses tersebut sedang di-review oleh tim ahli dan SKK Migas. Akan diputuskan yang terbaik, bukan hanya ke Pertamina saja, tapi value added. kita harus incorporated sehingga tumbuh bersama demi kepentingan nasional,” tuturnya.
Nanang wijayanto
Blok migas tersebut dinilai sudah sepantasnya dikelola perusahaan dalam negeri. Anggota DPR Kurtubi menegaskan, sudah saatnya kontrak Blok Mahakam dikelola oleh negara dan tidak lagi diserahkan kepada asing yakni Total E&P Indonesie. “Kontrak Blok Mahakam harus distop. Alasannya, Total sudah hampir 50 tahun sudah cukup,” tandas Kurtubi dalam acara diskusi “Kembalikan Blok Mahakam” di Gedung Nusantara V, Gedung MPR RI, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan, jika Total E&P Indonesie masih ingin berpartisipasi mengelola Wilayah Kerja (WK) Migas, maka mereka harus mencari wilayah lain selain Blok Mahakam. Jika kontrak Mahakam telah selesai, maka partisipasi harus sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pertamina (Persero). “Ini masalah sederhana sekali, kalau kontrak habis sepenuhnya harus kembali ke pemerintah, tidak dibagi dengan siapa pun,” ujar Kurtubi.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara berharap, jika Blok Mahakam dikembalikan kepada negara, pengelolaannya dapat lebih transparan dalam pengelolaannya. IRESS pun akan menagih janji dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang pernah menyatakan dukungan agar Blok Mahakam dikembalikan ke negara. “Pak JK mendukung Blok Mahakam dikembalikan ke Pertamina. Kita mau ingatkan pernyataan JK,” tandas Marwan.
Menurut Marwan, potensi keuntungan yang akan diterima pemerintah melalui tangan PT Pertamina (Persero) jika mengelola Blok Mahakam adalah sekitar Rp200 triliun. Nilai itu diambil dari sisa cadangan gas di Blok Mhakam yakni 2 TCF. “Sisanya saja masih Rp200 triliun apalagi yang duludulu. Itu potensi negara melalui Pertamina,” katanya.
Di tempat yang sama, pakar ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Muhamad Asdar mengatakan, permasalahan krusial di Blok Mahakam bukan hanya permasalahan ekonomi. Namun, juga berkaitan dengan kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia. “Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah kebanggaan. Masa, selama 50 tahun kita tidak punya SDM dan teknologi. Makanya ini sudah 50 tahun, dan ini wajib kita ambil alih,” tandasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebelumnya mengatakan, dalam waktu dekat segera memutuskan nasib pengelolaan blok Mahakam yang berakhir masa kontraknya pada 2017. “Dalam waktu dekat akan diputuskan soal Blok Mahakam,” ujarnya. Menurut Sudirman, prinsip pengelolaan blok migas sebaiknya ada sinergitas dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
“Saat ini proses tersebut sedang di-review oleh tim ahli dan SKK Migas. Akan diputuskan yang terbaik, bukan hanya ke Pertamina saja, tapi value added. kita harus incorporated sehingga tumbuh bersama demi kepentingan nasional,” tuturnya.
Nanang wijayanto
(ars)
Explore More