Penyeleksian Dirut Pertamina Diharapkan Libatkan KPK dan PPATK
Selasa, 11 November 2014 - 13:21 WIB
Penyeleksian Dirut Pertamina Diharapkan Libatkan KPK dan PPATK
A
A
A
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon direktur utama (Dirut) PT Pertamina, sama seperti saat menyeleksi menterinya.
"Proses seleksi jajaran direksi dan komisaris Pertamina harus melewati fit and proper test dan melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak korupsi orang-orang yang akan menjabat direksi dan komisaris Pertamina," kata Karyono saat dihubungi, Selasa (11/11/2014).
Calon direksi dan komisaris Pertamina, kata Karyono, juga harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya memiliki integritas dan amanah, memiliki kemampuan tatakelola minyak dan gas (Migas) dari hulu hingga hilir.
"Harus bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan pejabat di atasnya, karena bisa berpotensi menimbulkan kongkalikong," ujar Karyono.
Karyono menyontohkan, jika Ari Soemarno menduduki jajaran direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara menteri BUMN adalah Rini Soemarno yang notabene adalah adik kandung Ari Soemarno, maka hal ini masuk kategori nepotisme langsung yang berpotensi menimbulkan kongkalikong.
Kemudian, jajaran direksi dan komisaris Pertamina harus orang-orang yang bisa menjaga kepercayaan Presiden Jokowi, sehingga tidak dapat diintervensi baik dari kekuatan politik maupun kelompok kepentingan lainnya.
Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, kontinyuitas program yang baik dan percepatan transformasi kebijakan pemerintahan baru yang akan diterapkan, maka alangkah baiknya Presiden Jokowi memprioritaskan figur bersih dari internal Pertamina, memiliki integritas dan kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir.
Jokowi harus melakukan ikhtiar dan memenuhi beberapa syarat di atas agar bisa memberantas mafia migas dan mendapat dukungan publik, karena memberantas mafia harus dikerjakan bersama-sama seluruh elemen bangsa ini.
"Semua kekuatan elemen bangsa, perlu mendukung upaya presiden dalam memberantas mafia migas tersebut," imbaunya.
Menurut Karyono, untuk memberantas mafia migas, bisa memulainya dari Pertamina yang selama ini dituding berbagai kalangan sebagai sapi perah para mafia yang berlindung di balik tembok kekuasaan.
"Pertamina sebagai National Oil Company memiliki peranan yang sangat strategis. Tak hanya strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional dan menggerakkan kehidupan umat manusia. Tetapi lebih dari itu, Pertamina memiliki peranan yg sangat strategis dalam menjaga pertahanan keamanan nasional (national security) karena sumber daya energi yang sebagian pengelolaannya merupakan tanggung jawab Pertamina memiliki fungsi vital dalam sistem pertahanan nasional," tandasnya.
Seperti diketahui, nama-nama calon direksi Pertamina yg mengikuti fit and proper adalah Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto (Dirut Semen Indonesia), dan Rifnaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom).
(Baca: Proses Seleksi Direksi Pertamina Patut Dicurigai)
"Proses seleksi jajaran direksi dan komisaris Pertamina harus melewati fit and proper test dan melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak korupsi orang-orang yang akan menjabat direksi dan komisaris Pertamina," kata Karyono saat dihubungi, Selasa (11/11/2014).
Calon direksi dan komisaris Pertamina, kata Karyono, juga harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya memiliki integritas dan amanah, memiliki kemampuan tatakelola minyak dan gas (Migas) dari hulu hingga hilir.
"Harus bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan pejabat di atasnya, karena bisa berpotensi menimbulkan kongkalikong," ujar Karyono.
Karyono menyontohkan, jika Ari Soemarno menduduki jajaran direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara menteri BUMN adalah Rini Soemarno yang notabene adalah adik kandung Ari Soemarno, maka hal ini masuk kategori nepotisme langsung yang berpotensi menimbulkan kongkalikong.
Kemudian, jajaran direksi dan komisaris Pertamina harus orang-orang yang bisa menjaga kepercayaan Presiden Jokowi, sehingga tidak dapat diintervensi baik dari kekuatan politik maupun kelompok kepentingan lainnya.
Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, kontinyuitas program yang baik dan percepatan transformasi kebijakan pemerintahan baru yang akan diterapkan, maka alangkah baiknya Presiden Jokowi memprioritaskan figur bersih dari internal Pertamina, memiliki integritas dan kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir.
Jokowi harus melakukan ikhtiar dan memenuhi beberapa syarat di atas agar bisa memberantas mafia migas dan mendapat dukungan publik, karena memberantas mafia harus dikerjakan bersama-sama seluruh elemen bangsa ini.
"Semua kekuatan elemen bangsa, perlu mendukung upaya presiden dalam memberantas mafia migas tersebut," imbaunya.
Menurut Karyono, untuk memberantas mafia migas, bisa memulainya dari Pertamina yang selama ini dituding berbagai kalangan sebagai sapi perah para mafia yang berlindung di balik tembok kekuasaan.
"Pertamina sebagai National Oil Company memiliki peranan yang sangat strategis. Tak hanya strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional dan menggerakkan kehidupan umat manusia. Tetapi lebih dari itu, Pertamina memiliki peranan yg sangat strategis dalam menjaga pertahanan keamanan nasional (national security) karena sumber daya energi yang sebagian pengelolaannya merupakan tanggung jawab Pertamina memiliki fungsi vital dalam sistem pertahanan nasional," tandasnya.
Seperti diketahui, nama-nama calon direksi Pertamina yg mengikuti fit and proper adalah Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto (Dirut Semen Indonesia), dan Rifnaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom).
(Baca: Proses Seleksi Direksi Pertamina Patut Dicurigai)
(gpr)
Lihat Juga :
