RI Minta Kantor Pusat Bank Infrastruktur di Jakarta
RI Minta Kantor Pusat Bank Infrastruktur di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Indonesia akan bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur yang digagas China. Namun, Presiden Joko Widodo meminta kantor pusat bank infrastruktur itu di Jakarta.
“Presiden mengatakan, kita akan teken (tanda tangan). Tapi, Presiden minta kepada Presiden China, minta Jakarta sebagai kantor pusatnya,” ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil usai salat Jumat di Jakarta kemarin. Menanggapi permintaan Indonesia, menurutnya Presiden China Xi Jinping akan menjawab secara diplomatis.
Sofyan mengatakan, keikutsertaan Indonesia sangat penting agar Indonesia bisa mendapatkan sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Dia mengatakan, 50% dari modal bank investasi infrastruktur senilai USD100 miliar itu akan disuntik oleh China, sementara sisanya akan disuntik oleh 21 negara lain.
“Kita belum tahu mekanisme kerjanya. Jadi, Presiden jelas sekali minta masalah tersebut. Dan, China secara prinsip menjawabnya sangat diplomatis, kita akan lihat,” tambahnya. Sementara, pengamat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Latief Adam mengatakan, ide pembentukan lembaga tersebut sangat baik.
Dengan adanya lembaga itu, Indonesia bisa mendapat alternatif sumber pembiayaan lain untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, perbankan di Indonesia saat ini likuiditasnya sangat ketat, dicerminkan dari loan to deposit ratio (LDR) yang di kisaran 92%.
Namun, ia mengingatkan regulasi tentang lembaga tersebut sebaiknya berbeda dengan bank umum lain di Indonesia yang terikat dengan aturan prudential Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Pasalnya, perbankan untuk pembiayaan infrastruktur memiliki spesifikasi yang berbeda dengan bank umum.
“Proyek infrastruktur biasanya jangkapanjang, return on investment-nya relatiflambat, dan risikonya tinggi,” kata dia kepada KORAN SINDOmelalui telepon. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, pembiayaan infrastruktur seharusnya tidak mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari dana jangka pendek seperti dari perbankan. Dia mengatakan, lembaga keuangan seperti asuransi dan dana pensiun sebenarnya lebih cocok dalam pembiayaan jangka panjang.
Ria martati
“Presiden mengatakan, kita akan teken (tanda tangan). Tapi, Presiden minta kepada Presiden China, minta Jakarta sebagai kantor pusatnya,” ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil usai salat Jumat di Jakarta kemarin. Menanggapi permintaan Indonesia, menurutnya Presiden China Xi Jinping akan menjawab secara diplomatis.
Sofyan mengatakan, keikutsertaan Indonesia sangat penting agar Indonesia bisa mendapatkan sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Dia mengatakan, 50% dari modal bank investasi infrastruktur senilai USD100 miliar itu akan disuntik oleh China, sementara sisanya akan disuntik oleh 21 negara lain.
“Kita belum tahu mekanisme kerjanya. Jadi, Presiden jelas sekali minta masalah tersebut. Dan, China secara prinsip menjawabnya sangat diplomatis, kita akan lihat,” tambahnya. Sementara, pengamat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Latief Adam mengatakan, ide pembentukan lembaga tersebut sangat baik.
Dengan adanya lembaga itu, Indonesia bisa mendapat alternatif sumber pembiayaan lain untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, perbankan di Indonesia saat ini likuiditasnya sangat ketat, dicerminkan dari loan to deposit ratio (LDR) yang di kisaran 92%.
Namun, ia mengingatkan regulasi tentang lembaga tersebut sebaiknya berbeda dengan bank umum lain di Indonesia yang terikat dengan aturan prudential Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Pasalnya, perbankan untuk pembiayaan infrastruktur memiliki spesifikasi yang berbeda dengan bank umum.
“Proyek infrastruktur biasanya jangkapanjang, return on investment-nya relatiflambat, dan risikonya tinggi,” kata dia kepada KORAN SINDOmelalui telepon. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, pembiayaan infrastruktur seharusnya tidak mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari dana jangka pendek seperti dari perbankan. Dia mengatakan, lembaga keuangan seperti asuransi dan dana pensiun sebenarnya lebih cocok dalam pembiayaan jangka panjang.
Ria martati
(bbg)
Explore More