Pemerintah Akan Hapus Pajak Komponen Kapal Impor
Senin, 17 November 2014 - 11:37 WIB
Pemerintah Akan Hapus Pajak Komponen Kapal Impor
A
A
A
BANDUNG - Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Supriadi Priatna mengungkapkan, dalam pengembangan konsep Tol Laut pemerintah akan menghapus kebijakan pajak PPN, bea masuk komponen kapal impor, serta memberikan pinjaman dengan bunga rendah di dalam negeri.
"Untuk kapal hitungan kami butuh Rp100-150 triliun, kapal dibelikan buat siapa. Untuk awal, tetap saya kira Pelni harus dilibatkan. Yang bersubsidi ada, yang komersial ada. Namun, yang utama untuk swasta, melalui bunga pinjaman yang murah," ujarnya, akhir pekan.
"Blending melalui pinjaman luar negeri dan pinjaman di dalam negeri dari bank-bank, dan itu tidak akan merugikan pemerintah sama sekali," lanjut Dedy.
Dia menambahkan, implementasi akan berjalan dengan maksimal jika pertumbuhan di daerah juga mampu bertumbuh sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Dedy beralasan, pembangunan Dermaga maupun pelabuhan oleh pemerintah, tidak akan berjalan jika pemerataan tidak terjadi di sejumlah daerah.
"Kalau pelabuhannya ada, tentu yang diangkut harus ada dong. Karena ini konsep tol laut ini akan berjalan seiring dengan rencana pemerintah membangun sektor-sektor yang bertumpu pada kegiatan ekonomi masyarakat," tandasnya.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Associations (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, kalangan pelayaran nasional swasta terutama di sektor jasa kontainer sudah menerapkan gagasan tol laut yang dicanangkan pemerintahan sekarang.
Dia mencontohkan, dua rute utama yakni Jakarta-Surabaya termasuk Makassar pelayaran untuk kegiatan kontainer sudah aktif memberikan pelayanan jasa kontainer.
"Ke depan, hanya perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama untuk pelabuhan utama tersebut. kalau untuk dua pelabuhan internasional dan 24 pelabuhan pengumpul. Pemerintah memang sangat perlu membangun pusat industri. Supaya di daerah tersebut ada barang yang diangkut," pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan hitung-hitungan dalam mewujudkan tol laut dibutuhkan sedikitnya anggaran sebesar Rp424 triliun.
Anggaran tersebut untuk membangun pelabuhan dan dermaga-dermaga yang layak disinggahi kapal-kapal besar. Sementara untuk mendatangkan kapal, dibutuhkan sedikitnya anggaran Rp100-Rp150 triliun.
"Untuk kapal hitungan kami butuh Rp100-150 triliun, kapal dibelikan buat siapa. Untuk awal, tetap saya kira Pelni harus dilibatkan. Yang bersubsidi ada, yang komersial ada. Namun, yang utama untuk swasta, melalui bunga pinjaman yang murah," ujarnya, akhir pekan.
"Blending melalui pinjaman luar negeri dan pinjaman di dalam negeri dari bank-bank, dan itu tidak akan merugikan pemerintah sama sekali," lanjut Dedy.
Dia menambahkan, implementasi akan berjalan dengan maksimal jika pertumbuhan di daerah juga mampu bertumbuh sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Dedy beralasan, pembangunan Dermaga maupun pelabuhan oleh pemerintah, tidak akan berjalan jika pemerataan tidak terjadi di sejumlah daerah.
"Kalau pelabuhannya ada, tentu yang diangkut harus ada dong. Karena ini konsep tol laut ini akan berjalan seiring dengan rencana pemerintah membangun sektor-sektor yang bertumpu pada kegiatan ekonomi masyarakat," tandasnya.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Associations (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, kalangan pelayaran nasional swasta terutama di sektor jasa kontainer sudah menerapkan gagasan tol laut yang dicanangkan pemerintahan sekarang.
Dia mencontohkan, dua rute utama yakni Jakarta-Surabaya termasuk Makassar pelayaran untuk kegiatan kontainer sudah aktif memberikan pelayanan jasa kontainer.
"Ke depan, hanya perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama untuk pelabuhan utama tersebut. kalau untuk dua pelabuhan internasional dan 24 pelabuhan pengumpul. Pemerintah memang sangat perlu membangun pusat industri. Supaya di daerah tersebut ada barang yang diangkut," pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan hitung-hitungan dalam mewujudkan tol laut dibutuhkan sedikitnya anggaran sebesar Rp424 triliun.
Anggaran tersebut untuk membangun pelabuhan dan dermaga-dermaga yang layak disinggahi kapal-kapal besar. Sementara untuk mendatangkan kapal, dibutuhkan sedikitnya anggaran Rp100-Rp150 triliun.
(dmd)
Lihat Juga :
