Raskin Masih Dibutuhkan

JAKARTA - Wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) kembali ditentang sejumlah kalangan.

Raskin dinilai masih layak dijalankan karena tidak sekadar program pemenuhan pangan, tetapi juga terkait dengan distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak gegabah menghapus program raskin.

Sebab, program tersebut dinilai berhasil menjamin kebutuhan pangan masyarakat, menjaga stabilitas harga beras di pasaran, juga menjadi andalan petani untuk menjual hasil taninya dengan harga yang cukup mahal, di atas harga pasaran.

“Kalau Raskin dihapus, diperkirakan harga beras melonjak. Walaupun orang miskin diberi uang melalui kartu elektronik dan bisa membeli beras sesuka dia, tapi harga di pasar akan naik. Nah, uang yang diberikan itu cukup tidak buat memenuhi kebutuhan pangan mereka kalau harga di pasar melonjak,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada KORAN SINDOkemarin.

Dia menguraikan, harga raskin saat ini sebesar Rp1.600, sementara harga beras termurah di pasaran Rp6.600. Jika selama ini masyarakat miskin memperoleh raskin sebanyak 15 kilogram (kg) per bulan. maka pemerintah harus menyiapkan uang yang setara dengan harga 15 kg beras per bulannya.

“Selama ini raskin di daerahdaerah Papua sama dengan di Jawa. Karena pendistribusian ditanggung Bulog. Kalau dengan uang elektronik (kartu), harga beras tidak terkontrol karena sesuai mekanisme pasar,” tandasnya. Program raskin, ujar Winarno, juga membantu petani. Sebab, selama ini Bulog membeli beras petani di atas harga pasaran. Setiap bulan Bulog setidaknya mengelola 3,6 juta ton hasil tani dari masyarakat.

Selama ini pun petani merasa dibantu dengan program raskin. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Ia mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan raskin. Dia menentang rencana pemerintah menghapuskan raskin dan pupuk bersubsidi.

Yanto kusdiantono