Seskab: Pengalihan Subsidi BBM Sesuai Instruksi Jokowi
Seskab: Pengalihan Subsidi BBM Sesuai Instruksi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan, upaya pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sedang dan sudah dilakukan seperti kata Presiden, tidak mungkin kami puaskan semua orang, ini keputusan sulit. Pak Jokowi tidak ingin menunda karena pengaruh ke anggaran belanja sangat signfikan," katanya di Istana, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Andi mengatakan, setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro menjamin ada ratusan triliun rupiah yang bisa langsung dihemat. Pasalnya, akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
"Bisa langsung dikejar musim tanam Oktober-Maret 2015, berarti soal ketersediaan pupuk, benih, perbaikan irigasi rusak harus dibangun. Maka bisa dilakukan dengan relokasi BBM," tuturnya.
Kendati demikian, belum ada arahan khusus dari Jokowi untuk mengalihkan subsidi. Tapi, menteri terkait yang berkewajiban salurkan perlindungan sosial memastikan dari 18 November sampai 2 Desember.
Perlindungan sosial itu dalam bentuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS) seperti Kartu Keluarga Sehat (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai ke masyarakat.
"Bappenas yang rancangnya, berapa yang akan ke pupuk benih, berapa irigasi, berapa yang akan dipakai untuk cold storage nelayan. Dua bulan sudah dirancang, tapi sekarang dikejar perlindungan sosialnya, dan musim tanam sampai Maret 2015," pungkas Andi.
"Sedang dan sudah dilakukan seperti kata Presiden, tidak mungkin kami puaskan semua orang, ini keputusan sulit. Pak Jokowi tidak ingin menunda karena pengaruh ke anggaran belanja sangat signfikan," katanya di Istana, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Andi mengatakan, setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro menjamin ada ratusan triliun rupiah yang bisa langsung dihemat. Pasalnya, akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
"Bisa langsung dikejar musim tanam Oktober-Maret 2015, berarti soal ketersediaan pupuk, benih, perbaikan irigasi rusak harus dibangun. Maka bisa dilakukan dengan relokasi BBM," tuturnya.
Kendati demikian, belum ada arahan khusus dari Jokowi untuk mengalihkan subsidi. Tapi, menteri terkait yang berkewajiban salurkan perlindungan sosial memastikan dari 18 November sampai 2 Desember.
Perlindungan sosial itu dalam bentuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS) seperti Kartu Keluarga Sehat (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai ke masyarakat.
"Bappenas yang rancangnya, berapa yang akan ke pupuk benih, berapa irigasi, berapa yang akan dipakai untuk cold storage nelayan. Dua bulan sudah dirancang, tapi sekarang dikejar perlindungan sosialnya, dan musim tanam sampai Maret 2015," pungkas Andi.
(izz)
Explore More