Mahasiswa Islam Indonesia Tolak Kenaikan BBM
Selasa, 18 November 2014 - 20:43 WIB
Mahasiswa Islam Indonesia Tolak Kenaikan BBM
A
A
A
JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Koordinator Lapangan Aksi PMII, RJ Ramadhani menegaskan, selain mencabut kebijakan harga BBM, Pengurus Besar PMII juga meminta pemerintahan Jokowi memberantas mafia migas yang telah banyak merugikan negara, dan mengambil alih pengelolaan migas yang dikelola perusahaan asing.
Sampai berita ini diturunkan, massa aksi PMII meminta pihak Kementerian ESDM membuka dialog terkait kebijakan penaikan harga BBM. Sekitar pukul 16.45 WIB, massa aksi meminta perwakilan Kementerian ESDM untuk berdialog di tengah-tengah massa. Hal ini, kata Ramadhani, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Kita tidak mau menjadi bagian dari mafia migas, bila melakukan dialog di dalam kantor Kementerian ESDM," ujar Ramadhani di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Ramadhani, dalam orasinya menyampaikan bahwa alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dengan alih-alih adanya kenaikan harga minyak dunia, yang sebetulnya USD80,52 per barel. Tingkat terendah sejak Juni 2012.
"Dan tentu kita tahu, ketika harga BBM telah dinaikan maka tidak akan pernah lagi turun dalam angka yang signifikan, meskipun harga minyak dunia sedang menurun jauh. Dan sudah tentu mempunyai efek domino, negara kita akan mengalami inflasi. Harga-harga akan melonjak naik, karena biaya produksi dan biaya transportasi pun naik," ujarnya.
Menurutnya, RI adalah penghasil minyak dan gas bumi. Untuk minyak bumi setidaknya Indonesia dapat mengeksplorasi 60%-70% dari total konsumsi BBM dalam negeri.
"RAPBN-P tahun 2014 pada pos pengeluaran mencantumkan susbidi BBM dan gas sebesar Rp284,99 triliun seperti yang sering digemborkan pemerintah. Akan tetapi, pemasukan dari migas yang terdiri dari pendapatan penjualan dan pajak migas sebesar Rp276,52 triliun, sehingga defisit APBN-P negara kita pada 2014 dalam sektor migas hanya Rp8,47 triliun. Hal yang memang tidak pernah dijelaskan pemerintah kepada rakyatnya," tutur Ramadhani.
Lanjutnya, berdasarkan data BPS 2013 mencatat, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang. Tentu jika harga BBM bersubsidi dinaikkan angka rakyat miskin ini akan bertambah. Sementara disisi lain, pendapatan rakyat tetap di tengah kenaikan harga bahan pokok diakibatkan kenaikan harga BBM.
Koordinator Lapangan Aksi PMII, RJ Ramadhani menegaskan, selain mencabut kebijakan harga BBM, Pengurus Besar PMII juga meminta pemerintahan Jokowi memberantas mafia migas yang telah banyak merugikan negara, dan mengambil alih pengelolaan migas yang dikelola perusahaan asing.
Sampai berita ini diturunkan, massa aksi PMII meminta pihak Kementerian ESDM membuka dialog terkait kebijakan penaikan harga BBM. Sekitar pukul 16.45 WIB, massa aksi meminta perwakilan Kementerian ESDM untuk berdialog di tengah-tengah massa. Hal ini, kata Ramadhani, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Kita tidak mau menjadi bagian dari mafia migas, bila melakukan dialog di dalam kantor Kementerian ESDM," ujar Ramadhani di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Ramadhani, dalam orasinya menyampaikan bahwa alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dengan alih-alih adanya kenaikan harga minyak dunia, yang sebetulnya USD80,52 per barel. Tingkat terendah sejak Juni 2012.
"Dan tentu kita tahu, ketika harga BBM telah dinaikan maka tidak akan pernah lagi turun dalam angka yang signifikan, meskipun harga minyak dunia sedang menurun jauh. Dan sudah tentu mempunyai efek domino, negara kita akan mengalami inflasi. Harga-harga akan melonjak naik, karena biaya produksi dan biaya transportasi pun naik," ujarnya.
Menurutnya, RI adalah penghasil minyak dan gas bumi. Untuk minyak bumi setidaknya Indonesia dapat mengeksplorasi 60%-70% dari total konsumsi BBM dalam negeri.
"RAPBN-P tahun 2014 pada pos pengeluaran mencantumkan susbidi BBM dan gas sebesar Rp284,99 triliun seperti yang sering digemborkan pemerintah. Akan tetapi, pemasukan dari migas yang terdiri dari pendapatan penjualan dan pajak migas sebesar Rp276,52 triliun, sehingga defisit APBN-P negara kita pada 2014 dalam sektor migas hanya Rp8,47 triliun. Hal yang memang tidak pernah dijelaskan pemerintah kepada rakyatnya," tutur Ramadhani.
Lanjutnya, berdasarkan data BPS 2013 mencatat, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang. Tentu jika harga BBM bersubsidi dinaikkan angka rakyat miskin ini akan bertambah. Sementara disisi lain, pendapatan rakyat tetap di tengah kenaikan harga bahan pokok diakibatkan kenaikan harga BBM.
(gpr)
Lihat Juga :
