Tim Reformasi Tata Kelola Migas Jangan Jadi Pemanis
Rabu, 19 November 2014 - 12:32 WIB
Tim Reformasi Tata Kelola Migas Jangan Jadi Pemanis
A
A
A
JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Ramson Siagian meminta Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (migas) jangan hanya jadi pemanis kenaikan harga BBM.
Pihaknya juga meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan wewenang besar bagi Komite Reformasi Tata Kelola migas.
Dia menilai, jika tim yang dipimpin ekonom Faisal Basri ini tidak diberikan kewenangan menindak segala penyimpangan distribusi BBM di lapangan, maka sama saja tim ini hanya pemanis Jokowi di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Tim ini harus bisa menindak setiap unit atau yang terkait dengan kecurangan distribusi BBM. Kalau tim ini tak diberikan otoritas, kewenangan, maka ini hanya pemanis saja saat menaikkan BBM," katanya di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).
Anggota Komisi VII itu menilai, Presiden Jokowi memiliki taktik berbeda dalam menaikkan harga BBM bersubsidi kali ini.
Dia menilai, dengan membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas, pemerintah memberi kesan ada musuh-musuh yang harus diperangi di saat menaikkan harga BBM.
"Saya lihat pemerintah naikkan harga BBM taktiknya beda. Dia ada musuh," kata Ramson.
"Tujuannya saya hawatir hanya pencitraan. Tugas pemerintah harus memberi otoritas kepada komite ini, jangan sampai seperti LSM, beri rekomendasi saja. Sebaik apa pun orangnya, kalau enggak punya otoritas ya sama saja, seperti kertas rekomendasi saja," jelasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim tersebut dengan anggota gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.
Pihaknya juga meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan wewenang besar bagi Komite Reformasi Tata Kelola migas.
Dia menilai, jika tim yang dipimpin ekonom Faisal Basri ini tidak diberikan kewenangan menindak segala penyimpangan distribusi BBM di lapangan, maka sama saja tim ini hanya pemanis Jokowi di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Tim ini harus bisa menindak setiap unit atau yang terkait dengan kecurangan distribusi BBM. Kalau tim ini tak diberikan otoritas, kewenangan, maka ini hanya pemanis saja saat menaikkan BBM," katanya di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).
Anggota Komisi VII itu menilai, Presiden Jokowi memiliki taktik berbeda dalam menaikkan harga BBM bersubsidi kali ini.
Dia menilai, dengan membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas, pemerintah memberi kesan ada musuh-musuh yang harus diperangi di saat menaikkan harga BBM.
"Saya lihat pemerintah naikkan harga BBM taktiknya beda. Dia ada musuh," kata Ramson.
"Tujuannya saya hawatir hanya pencitraan. Tugas pemerintah harus memberi otoritas kepada komite ini, jangan sampai seperti LSM, beri rekomendasi saja. Sebaik apa pun orangnya, kalau enggak punya otoritas ya sama saja, seperti kertas rekomendasi saja," jelasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim tersebut dengan anggota gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.
(izz)
Lihat Juga :
