DEN Apresiasi Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM
DEN Apresiasi Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM
A
A
A
DEPOK - Dewan Energi Nasional (DEN) mengapresiasi keputusan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter. Sebab usulan tersebut memang sudah sejak lama disampaikan oleh DEN kepada pemerintah.
Anggota DEN Rinaldy Dalimi mengatakan, pihaknya memang sudah lama meminta kepada pemerintah agar mengurangi subsidi BBM. Keputusan Pemerintah menaikan harga BBM saat ini dinilai baik.
"Terserah pemerintah kapan harus dinaikan, setidaknya kami sudah lama mengusulkan, dan pemerintah pasti punya variabel dan informasi terlengkap, sudah mempertimbangkan itu, kami tak punya variabel selengkap pemerintah," tegas Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) ini, Rabu (19/11/2014).
Rinaldy menegaskan, tak ada keputusan besar yang 100% memenuhi keinginan bersama. "Pasti sebuah kebijakan besar itu sangat sulit untuk diputuskan, 51 lawan 49 kita harus putuskan. Bayangkan, begitulah pemerintah," tegasnya.
Rinaldy membantah jika kenaikan harga BBM seolah dilakukan mendadak dan kurang sosialisai. Sebab, lanjutnya, dilematis subsidi BBM telah terjadi sejak sepuluh tahun terakhir.
"Tak mendadak bahwa permasalahan BBM ini kita awali 10 tahun terakhir makanya hingga Pak SBY naikkan turunkan naikan turunkan pasti ada permasalahan dilema. Tarik menarik masyarakat kecil dengan pemerintah," ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah pasti sudah mempertimbangkan pengalihan subsidi BBM bagi masyarakat. Namun, tegas Rinaldy, program antisipasi seperti KIP dan KIS harus secepatnya digulirkan untuk meredam gejolak di masyarakat.
"Tidak bisa bilang beban pemerintahan sebelumnya, sebab setiap pemerintahan punya tim berbeda dan cara pandang berbeda. Pemerintah sekarang kan bisa naikkan itu tergantung kebijakan mereka. Yang penting pemerintah buat program secepatanya, antisipasi masyarakat kecil yang terkena dampak. Kalau itu bisa dilakukan gejolak akan mereda," paparnya.
Anggota DEN Rinaldy Dalimi mengatakan, pihaknya memang sudah lama meminta kepada pemerintah agar mengurangi subsidi BBM. Keputusan Pemerintah menaikan harga BBM saat ini dinilai baik.
"Terserah pemerintah kapan harus dinaikan, setidaknya kami sudah lama mengusulkan, dan pemerintah pasti punya variabel dan informasi terlengkap, sudah mempertimbangkan itu, kami tak punya variabel selengkap pemerintah," tegas Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) ini, Rabu (19/11/2014).
Rinaldy menegaskan, tak ada keputusan besar yang 100% memenuhi keinginan bersama. "Pasti sebuah kebijakan besar itu sangat sulit untuk diputuskan, 51 lawan 49 kita harus putuskan. Bayangkan, begitulah pemerintah," tegasnya.
Rinaldy membantah jika kenaikan harga BBM seolah dilakukan mendadak dan kurang sosialisai. Sebab, lanjutnya, dilematis subsidi BBM telah terjadi sejak sepuluh tahun terakhir.
"Tak mendadak bahwa permasalahan BBM ini kita awali 10 tahun terakhir makanya hingga Pak SBY naikkan turunkan naikan turunkan pasti ada permasalahan dilema. Tarik menarik masyarakat kecil dengan pemerintah," ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah pasti sudah mempertimbangkan pengalihan subsidi BBM bagi masyarakat. Namun, tegas Rinaldy, program antisipasi seperti KIP dan KIS harus secepatnya digulirkan untuk meredam gejolak di masyarakat.
"Tidak bisa bilang beban pemerintahan sebelumnya, sebab setiap pemerintahan punya tim berbeda dan cara pandang berbeda. Pemerintah sekarang kan bisa naikkan itu tergantung kebijakan mereka. Yang penting pemerintah buat program secepatanya, antisipasi masyarakat kecil yang terkena dampak. Kalau itu bisa dilakukan gejolak akan mereda," paparnya.
(gpr)
Explore More