Pemerintah Tidak Boleh Tunduk Kepentingan Jepang
Kamis, 20 November 2014 - 17:54 WIB
Pemerintah Tidak Boleh Tunduk Kepentingan Jepang
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diingatkan tidak boleh tunduk terhadap kepentingan Jepang atas percepatan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Pembangunan pelabuhan itu masih memerlukan kajian mendalam. Terlebih, proyek tersebut akan mengganggu produksi minyak dan gas (migas) di Blok Offshore North West Java (ONWJ).
"Makanya, itu harus ada studi analisis. Kalau ada banyak minyak dan gas, berapa cadangannya. Bagaimana keuntungan dan kerugiannya," kata Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Yogyakarta, Sri Adiningsih di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Terlebih, lanjut dia, pembangunan pelabuhan tersebut hanya menguntungkan Jepang, yakni demi mempermudah pengapalan hasil industri automotifnya yang berada di wilayah tersebut.
"Saya kira keputusan untuk membangun atau tidak, itu harus didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Jangan kemudian pertimbangan utamanya adalah kepentingan negara Jepang. Jangan seperti itu," tegasnya.
Dia kembali mewanti-wanti agar pemerintah Jokowi-JK mengutamakan kepentingan Indonesia, terlebih sektor migas merupakan salah satu sektor vital. "Menurut saya, kepentingan Indonesia yang harus diutamakan," ucapnya.
Untuk itu, kata dia, pertimbangan dan kajiannya harus benar-benar komprehensif agar tidak merugikan Indonesia. Tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga ketahanan energi.
"Makanya itu harus dievaluasi semua. Semua harus ada angka dan datanya, berapa lama cadangan migasnya, berapa kerugian-keuntungan, RTRW, dan sebagainya. Itu tidak bisa langsung mudah ditentukan menguntungkan atau tidak dan langsung bangun pelabuhan. Evaluasi lagi, apapun yang dilakukan harus utamakan kentingan Indonesia," tegasnya.
Pembangunan pelabuhan itu masih memerlukan kajian mendalam. Terlebih, proyek tersebut akan mengganggu produksi minyak dan gas (migas) di Blok Offshore North West Java (ONWJ).
"Makanya, itu harus ada studi analisis. Kalau ada banyak minyak dan gas, berapa cadangannya. Bagaimana keuntungan dan kerugiannya," kata Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Yogyakarta, Sri Adiningsih di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Terlebih, lanjut dia, pembangunan pelabuhan tersebut hanya menguntungkan Jepang, yakni demi mempermudah pengapalan hasil industri automotifnya yang berada di wilayah tersebut.
"Saya kira keputusan untuk membangun atau tidak, itu harus didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Jangan kemudian pertimbangan utamanya adalah kepentingan negara Jepang. Jangan seperti itu," tegasnya.
Dia kembali mewanti-wanti agar pemerintah Jokowi-JK mengutamakan kepentingan Indonesia, terlebih sektor migas merupakan salah satu sektor vital. "Menurut saya, kepentingan Indonesia yang harus diutamakan," ucapnya.
Untuk itu, kata dia, pertimbangan dan kajiannya harus benar-benar komprehensif agar tidak merugikan Indonesia. Tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga ketahanan energi.
"Makanya itu harus dievaluasi semua. Semua harus ada angka dan datanya, berapa lama cadangan migasnya, berapa kerugian-keuntungan, RTRW, dan sebagainya. Itu tidak bisa langsung mudah ditentukan menguntungkan atau tidak dan langsung bangun pelabuhan. Evaluasi lagi, apapun yang dilakukan harus utamakan kentingan Indonesia," tegasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
