Sofyan Merasa Dilema Target Dividen BUMN Dipangkas
Jum'at, 21 November 2014 - 14:29 WIB
Sofyan Merasa Dilema Target Dividen BUMN Dipangkas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, rencana pemangkasan target setoran dividen BUMN ke kas negara yang diajukan Menteri BUMN Rini Soemarno, menjadi sesuatu yang dilematis.
Seperti diketahui, Rini mengusulkan pemangkasan target setoran dividen bagi perusahaan berpelat merah ke kas negara, yang akan disampaikannya hari ini kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Ya jadi memang dilematis bagi BUMN, karena kalau kita ingin BUMN harus tumbuh kedepan, maka dividen harus kurang. Selama ini karena yang harusnya bayar pajak, tetapi tidak bayar pajak ya sehingga pemerintah agak sulit, maka diambillah dividen," ucap dia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Lebih lanjut dia menuturkan, kedepannya pemerintah akan mengupayakan dividen BUMN yang reasonable. Namun orang-orang atau badan yang selama ini masih mengemplang pajak, tetap harus dikejar.
"Banyak perusahaan yang sudah bertahun-tahun melaporkan rugi, itu masa rugi jalan terus. Ini yang harus kita lihat," tuturnya.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meyakini bahwa kedepannya sistem penerimaan pajak akan lebih baik. Sehingga ketergantungan kepada dividen BUMN dapat dikurangi.
"Dengan begitu BUMN akan bisa tumbuh, karena pemerintah sangat percaya, BUMN yang sehat, yang tumbuh itu akan membantu ekonomi kita akan baik untuk negeri," tandas Sofyan.
Seperti diketahui, target setoran dividen BUMN pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 sebesar Rp43,73 triliun. Target ini rencananya akan dipangkas oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
Seperti diketahui, Rini mengusulkan pemangkasan target setoran dividen bagi perusahaan berpelat merah ke kas negara, yang akan disampaikannya hari ini kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Ya jadi memang dilematis bagi BUMN, karena kalau kita ingin BUMN harus tumbuh kedepan, maka dividen harus kurang. Selama ini karena yang harusnya bayar pajak, tetapi tidak bayar pajak ya sehingga pemerintah agak sulit, maka diambillah dividen," ucap dia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Lebih lanjut dia menuturkan, kedepannya pemerintah akan mengupayakan dividen BUMN yang reasonable. Namun orang-orang atau badan yang selama ini masih mengemplang pajak, tetap harus dikejar.
"Banyak perusahaan yang sudah bertahun-tahun melaporkan rugi, itu masa rugi jalan terus. Ini yang harus kita lihat," tuturnya.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meyakini bahwa kedepannya sistem penerimaan pajak akan lebih baik. Sehingga ketergantungan kepada dividen BUMN dapat dikurangi.
"Dengan begitu BUMN akan bisa tumbuh, karena pemerintah sangat percaya, BUMN yang sehat, yang tumbuh itu akan membantu ekonomi kita akan baik untuk negeri," tandas Sofyan.
Seperti diketahui, target setoran dividen BUMN pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 sebesar Rp43,73 triliun. Target ini rencananya akan dipangkas oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
(gpr)
Lihat Juga :
