Calon Dirjen Pajak Harus Laporkan Kekayaan ke KPK
Minggu, 23 November 2014 - 17:06 WIB
Calon Dirjen Pajak Harus Laporkan Kekayaan ke KPK
A
A
A
JAKARTA - Calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengikuti proses lelang jabatan disarankan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pengamat Pajak dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra mengemukakan, bahwa calon Dirjen Pajak sedianya perlu dilakukan pengecekan atau pembukaan rekeningnya di perbankan.
"Pansel (panitia seleksi) harus libatkan KPK dan PPATK. Harus dibuka dulu berapa rekeningnya. Karena ini terkait integritas. Di dalam lingkungan DJP pasti itu ada banyak SDM yang kompetensinya luar biasa. Tapi, kita mencari sosok yang integritasnya tinggi. Karena mafia pajak itu luar biasa," ujarnya di Restoran Waroeng Daun, Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Menurut Wiko, proses pelelangan ini harus ada transparansi seleksi. Sebab, Dirjen Pajak memiliki tugas yang sangat berat.
"Penerimaan negara sebagian besar dari pajak. Kalau enggak ruang fiskal akan sangat minim. Di pajak itu ada empat sektor luar biasa, pertambangan, perkebunan, properti, dan industri jasa keuangan. Praktik pengemplangan itu luar biasa," terangnya.
Ini yang membuat penerimaan di bawah target. Tidak akan bisa pencapaian target ditingkatkan, kalau enggak punya integritas," jelas Wiko.
Dia menambahkan, pansel lelang harus ada pengawasan publik. Rekam jejak dan rekening perbankannya harus diawasi, untuk meminimalisir adanya muatan politik.
"Di internal Kemenkeu punya SDM bagus, hampir semua negara lain apresiasi SDM yang di Dirjen Pajak. Tapi, pertanyaannya masalah integritas," ujarnya.
"Pansel harus terbuka, harus ada pengawasan publik. Rekam jejak, rekening, trackrecord harus dibuka ke publik. Sehingga publik tau siapa yang pantas, dan bisa meminimalisir muatan politiknya," tandas Wiko.
Pengamat Pajak dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra mengemukakan, bahwa calon Dirjen Pajak sedianya perlu dilakukan pengecekan atau pembukaan rekeningnya di perbankan.
"Pansel (panitia seleksi) harus libatkan KPK dan PPATK. Harus dibuka dulu berapa rekeningnya. Karena ini terkait integritas. Di dalam lingkungan DJP pasti itu ada banyak SDM yang kompetensinya luar biasa. Tapi, kita mencari sosok yang integritasnya tinggi. Karena mafia pajak itu luar biasa," ujarnya di Restoran Waroeng Daun, Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Menurut Wiko, proses pelelangan ini harus ada transparansi seleksi. Sebab, Dirjen Pajak memiliki tugas yang sangat berat.
"Penerimaan negara sebagian besar dari pajak. Kalau enggak ruang fiskal akan sangat minim. Di pajak itu ada empat sektor luar biasa, pertambangan, perkebunan, properti, dan industri jasa keuangan. Praktik pengemplangan itu luar biasa," terangnya.
Ini yang membuat penerimaan di bawah target. Tidak akan bisa pencapaian target ditingkatkan, kalau enggak punya integritas," jelas Wiko.
Dia menambahkan, pansel lelang harus ada pengawasan publik. Rekam jejak dan rekening perbankannya harus diawasi, untuk meminimalisir adanya muatan politik.
"Di internal Kemenkeu punya SDM bagus, hampir semua negara lain apresiasi SDM yang di Dirjen Pajak. Tapi, pertanyaannya masalah integritas," ujarnya.
"Pansel harus terbuka, harus ada pengawasan publik. Rekam jejak, rekening, trackrecord harus dibuka ke publik. Sehingga publik tau siapa yang pantas, dan bisa meminimalisir muatan politiknya," tandas Wiko.
(dmd)
Lihat Juga :
