Iperindo Sesalkan Rencana Impor 500 Kapal
Minggu, 23 November 2014 - 19:14 WIB
Iperindo Sesalkan Rencana Impor 500 Kapal
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyesalkan pernyataan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang mengatakan swasta siap mengimpor 500 kapal berkapasitas 3.500-5.000 DWT ke Indonesia.
Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengutarakan, pernyataan tersebut membuat pencitraan pengusaha galangan kapal tidak mampu membuat kapal di dalam negeri.
"Padahal, bukan persoalan tidak mampu. Namun, kita akui harganya lebih mahal karena insentif yang juga masih kurang di sektor ini jika dibanding negara-negara lain di ASEAN," ungkapnya di Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Menurut Eddy, kemampuan galangan nasional saat ini terus tumbuh sejalan dengan program pemberdayaan angkutan laut nasional. Tetapi, pertumbuhan tersebut belum optimal akibat hambatan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan.
"Pemerintah sudah berjanji akan memberikan kebijakan fiskal yang pro terhadap industri galangan, yakni penghapusan PPN atas impor dan pembelian komponen kapal dan penghapusan bea masuk impor komponen dan insentif PPh final.
"Kami optimis, ketiga instrumen kebijakan fiskal ini akan mengangkat daya saing industri galangan," ujarnya.
Adanya insentif fiskal di sektor ini diharapkan bisa mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintahan saat ini.
Adapun, rencana impor yang diungkapkan anggota Kadin melalui PT Zadasa menyebutkan rencana pemesanan kapal sebanyak 500 unit. Impor tersebut dilakukan karena usaha galangan di dalam negeri belum mampu membangun kapal berkapasitas besar.
Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengutarakan, pernyataan tersebut membuat pencitraan pengusaha galangan kapal tidak mampu membuat kapal di dalam negeri.
"Padahal, bukan persoalan tidak mampu. Namun, kita akui harganya lebih mahal karena insentif yang juga masih kurang di sektor ini jika dibanding negara-negara lain di ASEAN," ungkapnya di Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Menurut Eddy, kemampuan galangan nasional saat ini terus tumbuh sejalan dengan program pemberdayaan angkutan laut nasional. Tetapi, pertumbuhan tersebut belum optimal akibat hambatan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan.
"Pemerintah sudah berjanji akan memberikan kebijakan fiskal yang pro terhadap industri galangan, yakni penghapusan PPN atas impor dan pembelian komponen kapal dan penghapusan bea masuk impor komponen dan insentif PPh final.
"Kami optimis, ketiga instrumen kebijakan fiskal ini akan mengangkat daya saing industri galangan," ujarnya.
Adanya insentif fiskal di sektor ini diharapkan bisa mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintahan saat ini.
Adapun, rencana impor yang diungkapkan anggota Kadin melalui PT Zadasa menyebutkan rencana pemesanan kapal sebanyak 500 unit. Impor tersebut dilakukan karena usaha galangan di dalam negeri belum mampu membangun kapal berkapasitas besar.
(dmd)
