Harga BBM Naik Berimbas pada Nelayan
Senin, 24 November 2014 - 11:23 WIB
Harga BBM Naik Berimbas pada Nelayan
A
A
A
JAKARTA - Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ratusan nelayan tidak mendapatkan pasokan solar di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar, situasi itu semakin menegaskan bahwa pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nelayan.
BBM sebagai faktor produksi sulit didapatkan, jikapun ada harganya lebih tinggi dibandingkan harga normal. Dia meminta pemerintah serius memikirkan nasib nelayan yang terkena dampak langsung kenaikan BBM bersubsidi.
"Selama ratusan tahun tulang punggung konsep maritim nasional adalah nelayan, yang di dalamnya ada nelayan kecil dan tradisional. Jika apa yang terjadi dengan kenaikan dan kelangkaan BBM saat ini sesungguhnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Rofi dalam rilisnya, Senin (24/11/2014).
Imbas kenaikan harga BBM bersubsidi sangat dirasakan oleh sejumlah nelayan kecil di Semarang, Jawa Tengah. Pasalnya, tingginya harga solar tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan saat ini. Begitupun dengan ongkos nelayan di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya meningkat hingga 50%.
Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti belum lama ini menegaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh kepada nelayan dan pengusaha perikanan, namun apa yang terjadi hari ini menunjukan secara nyata kelemahan dan komitmen rapuh pemerintah dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingan nelayan dan industri perikanan nasional.
"Jangankan bicara fasilitasi dan proteksi terhadap nelayan kecil dengan beragam program jaminan sosial, memastikan ketersediaan BBM saja tak bisa sebagai salah satu faktor produksi mereka," kata Rofi.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang bahwa nelayan merupakan salah satu kantong kelompok kemiskinan di Indonesia, namun keberadaannya seringkali terpinggirkan dalam beragam program bantuan sosial pemerintah.
Pemerintah selalu membangun argumentasi bahwa kenaikan BBM sebagai kebijakan untuk mengalihkan subsidi energi kepada berbagai program untuk masyarakat miskin, namun apa yang terjadi justru semakin mendorong mereka ke jurang kemiskinan diakibatkan melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok.
"Setelah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi kita tidak melihat pemerintah serius dan blusukan ke pusat-pusat kemiskinan. Mereka sibuk membangun argumentasi dan alasan di berbagai forum, namun alpa dalam merealisasikan janji-janji politik bahwa tidak akan menaikan harga BBM," ungkap Rofi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah nelayan miskin di Indonesia pada 2011 mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 31,02 juta orang.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar, situasi itu semakin menegaskan bahwa pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nelayan.
BBM sebagai faktor produksi sulit didapatkan, jikapun ada harganya lebih tinggi dibandingkan harga normal. Dia meminta pemerintah serius memikirkan nasib nelayan yang terkena dampak langsung kenaikan BBM bersubsidi.
"Selama ratusan tahun tulang punggung konsep maritim nasional adalah nelayan, yang di dalamnya ada nelayan kecil dan tradisional. Jika apa yang terjadi dengan kenaikan dan kelangkaan BBM saat ini sesungguhnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Rofi dalam rilisnya, Senin (24/11/2014).
Imbas kenaikan harga BBM bersubsidi sangat dirasakan oleh sejumlah nelayan kecil di Semarang, Jawa Tengah. Pasalnya, tingginya harga solar tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan saat ini. Begitupun dengan ongkos nelayan di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya meningkat hingga 50%.
Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti belum lama ini menegaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh kepada nelayan dan pengusaha perikanan, namun apa yang terjadi hari ini menunjukan secara nyata kelemahan dan komitmen rapuh pemerintah dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingan nelayan dan industri perikanan nasional.
"Jangankan bicara fasilitasi dan proteksi terhadap nelayan kecil dengan beragam program jaminan sosial, memastikan ketersediaan BBM saja tak bisa sebagai salah satu faktor produksi mereka," kata Rofi.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang bahwa nelayan merupakan salah satu kantong kelompok kemiskinan di Indonesia, namun keberadaannya seringkali terpinggirkan dalam beragam program bantuan sosial pemerintah.
Pemerintah selalu membangun argumentasi bahwa kenaikan BBM sebagai kebijakan untuk mengalihkan subsidi energi kepada berbagai program untuk masyarakat miskin, namun apa yang terjadi justru semakin mendorong mereka ke jurang kemiskinan diakibatkan melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok.
"Setelah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi kita tidak melihat pemerintah serius dan blusukan ke pusat-pusat kemiskinan. Mereka sibuk membangun argumentasi dan alasan di berbagai forum, namun alpa dalam merealisasikan janji-janji politik bahwa tidak akan menaikan harga BBM," ungkap Rofi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah nelayan miskin di Indonesia pada 2011 mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 31,02 juta orang.
(rna)
Lihat Juga :
