RI Kurang Dana untuk Bangun Listrik 35.000 MW
Senin, 24 November 2014 - 12:56 WIB
RI Kurang Dana untuk Bangun Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, Indonesia butuh listrik 35.000 MW dalam lima tahun. Namun hingga saat ini, Indonesia masih kekurangan dana.
Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri (Menperindag) Singapura, Teo Ser Luck dan beberapa perwakilan industri dari Singapura.
"Kita saat ini butuh 35.000 MW listrik untuk lima tahun mendatang. Selain itu kita juga akan melakukan distribusi penduduk, yang saat ini masih berpusat di Jawa. Namun tantangannya adalah keuangan," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (24/11/2015).
Dia mengatakan, alasan kurangnya dana tersebut yang juga menjadikan alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memangkas subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).
Pihaknya berharap agar Singapura dapat berpartisipasi dalam proyek infrastruktur tersebut.
"Kita juga punya harapan besar dengan pemerintahan baru, bahwa mereka akan sangat pro terhadap industri. I am very pelased that Singapore has come to us," tuturnya.
Suryo juga mengungkapkan, pemerintahan Jokowi telah merealisasikan ucapannya untuk menyederhanakan perizinan, dengan membuat program one stop service di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Langkah yang harus dilakukan pemerintah dan sudah dilakukan pemerintah adalah merealisasikan untuk menyederhanakan perizinan. BKPM juga telah membuat one stop services. Anda bisa datang ke BKPM untuk memastikannya," tandas dia.
Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri (Menperindag) Singapura, Teo Ser Luck dan beberapa perwakilan industri dari Singapura.
"Kita saat ini butuh 35.000 MW listrik untuk lima tahun mendatang. Selain itu kita juga akan melakukan distribusi penduduk, yang saat ini masih berpusat di Jawa. Namun tantangannya adalah keuangan," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (24/11/2015).
Dia mengatakan, alasan kurangnya dana tersebut yang juga menjadikan alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memangkas subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).
Pihaknya berharap agar Singapura dapat berpartisipasi dalam proyek infrastruktur tersebut.
"Kita juga punya harapan besar dengan pemerintahan baru, bahwa mereka akan sangat pro terhadap industri. I am very pelased that Singapore has come to us," tuturnya.
Suryo juga mengungkapkan, pemerintahan Jokowi telah merealisasikan ucapannya untuk menyederhanakan perizinan, dengan membuat program one stop service di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Langkah yang harus dilakukan pemerintah dan sudah dilakukan pemerintah adalah merealisasikan untuk menyederhanakan perizinan. BKPM juga telah membuat one stop services. Anda bisa datang ke BKPM untuk memastikannya," tandas dia.
(izz)
Lihat Juga :
