Proyek Infrastruktur Bisa Dipercepat
Selasa, 25 November 2014 - 11:24 WIB
Proyek Infrastruktur Bisa Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur diyakini bisa dipercepat apabila Indonesia bergabung sebagai anggota Bank Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Dengan bergabungnya Indonesia ke AIIB, pembangunan infrastruktur Indonesia tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga didukung oleh anggota AIIB lainnya. “Jadi, rencana pemerintah untuk bergabung dengan anggota AIIB merupakan langkah yang tepat, “ ujar pengamat perbankan dari UGM Paul Sutaryono kepada KORAN SINDO kemarin.
Masuknya Indonesia menjadi anggota AIIB diyakini lebih konkret dibanding membangun bank infrastruktur sendiri. Karenauntukmembangunbank infrastruktur, butuh modal besar serta harus ada undangundang yang mengatur tentang bank infrastruktur. Paul mengkhawatirkan, apabila di Indonesia sudah terbentuk bank infrastruktur namun belum berjalan, akan menyebabkan proyek-proyek infrastruktur berjalan lamban. Sebaliknya, jika Indonesia bergabung ke AIIB, maka akan mendapat pendanaan lebih luas selain dari APBN.
Apabila dananya lebih banyak, maka proyek infrastruktur lebih lancar sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Kalau tidak masuk AIIB, andalannya cuma APBN atau bank-bank pemerintah atau bank-bank besar yang tergabung dalam sindikasi untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia.” Itu kan dana bank di Indonesia terbatas juga kalau untuk seperti itu. Sehingga, pendanaan infrastruktur lebih tepat diambil lewat anggota AIIB,” paparnya.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan, rencana pemerintah bergabung dengan AIIB merupakan inisiatif yang baik. ”Kita bisa bergabung di dua bank, yang perlu kita respons yaitu kita diundang untuk ikut di dalam mega-syariah bank yang diusulkan oleh Islamic Development Bank (IDB) dan itu inisiatif yang baik. Kedua, terkait dengan AIIB, kalau kita bisa bergabung di situ, baik,” terang Agus saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia melanjutkan, apabila Indonesia ingin bergabung dalam AIIB, perlu didiskusikan dan dipersiapkan strukturnya yang diyakini baik, sekaligus berkontribusi terhadap regional ataupun dunia. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara besar dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Tetapi, harus ada langkahlangkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut.
Indonesia perlu meningkatkan daya saing serta kemandirian ekonomi. Indonesia juga perlu mempersiapkan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk merealisasikan bank infrastruktur atau masuk dalam AIIB. Suryo menjelaskan, pihaknya sudah sampaikan gagasan pembangunan bank infrastuktur kepada pemerintah.
Menurut dia, bergabungnya Indonesia di bank infrastruktur ASEAN merupakan salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkeinginan membangun infrastruktur di sektor kemaritiman. Tetapi, selama ini pendanaan menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur di Indonesia. Padahal, di tengah situasi ekonomi Indonesia saat ini pembangunan infrastruktur menjadi hal yang mendesak untuk segera dikerjakan.
Selama ini pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus disokong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ”Sebaliknya, partisipasi swasta masih sangat minim,” katanya.
Kunthi fahmar sandy
Dengan bergabungnya Indonesia ke AIIB, pembangunan infrastruktur Indonesia tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga didukung oleh anggota AIIB lainnya. “Jadi, rencana pemerintah untuk bergabung dengan anggota AIIB merupakan langkah yang tepat, “ ujar pengamat perbankan dari UGM Paul Sutaryono kepada KORAN SINDO kemarin.
Masuknya Indonesia menjadi anggota AIIB diyakini lebih konkret dibanding membangun bank infrastruktur sendiri. Karenauntukmembangunbank infrastruktur, butuh modal besar serta harus ada undangundang yang mengatur tentang bank infrastruktur. Paul mengkhawatirkan, apabila di Indonesia sudah terbentuk bank infrastruktur namun belum berjalan, akan menyebabkan proyek-proyek infrastruktur berjalan lamban. Sebaliknya, jika Indonesia bergabung ke AIIB, maka akan mendapat pendanaan lebih luas selain dari APBN.
Apabila dananya lebih banyak, maka proyek infrastruktur lebih lancar sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Kalau tidak masuk AIIB, andalannya cuma APBN atau bank-bank pemerintah atau bank-bank besar yang tergabung dalam sindikasi untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia.” Itu kan dana bank di Indonesia terbatas juga kalau untuk seperti itu. Sehingga, pendanaan infrastruktur lebih tepat diambil lewat anggota AIIB,” paparnya.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan, rencana pemerintah bergabung dengan AIIB merupakan inisiatif yang baik. ”Kita bisa bergabung di dua bank, yang perlu kita respons yaitu kita diundang untuk ikut di dalam mega-syariah bank yang diusulkan oleh Islamic Development Bank (IDB) dan itu inisiatif yang baik. Kedua, terkait dengan AIIB, kalau kita bisa bergabung di situ, baik,” terang Agus saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia melanjutkan, apabila Indonesia ingin bergabung dalam AIIB, perlu didiskusikan dan dipersiapkan strukturnya yang diyakini baik, sekaligus berkontribusi terhadap regional ataupun dunia. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara besar dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Tetapi, harus ada langkahlangkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut.
Indonesia perlu meningkatkan daya saing serta kemandirian ekonomi. Indonesia juga perlu mempersiapkan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk merealisasikan bank infrastruktur atau masuk dalam AIIB. Suryo menjelaskan, pihaknya sudah sampaikan gagasan pembangunan bank infrastuktur kepada pemerintah.
Menurut dia, bergabungnya Indonesia di bank infrastruktur ASEAN merupakan salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkeinginan membangun infrastruktur di sektor kemaritiman. Tetapi, selama ini pendanaan menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur di Indonesia. Padahal, di tengah situasi ekonomi Indonesia saat ini pembangunan infrastruktur menjadi hal yang mendesak untuk segera dikerjakan.
Selama ini pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus disokong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ”Sebaliknya, partisipasi swasta masih sangat minim,” katanya.
Kunthi fahmar sandy
(ars)
