Hari Ini PHRI Demo Tolak Larangan MICE PNS

MAKASSAR - Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang melarang PNS melalukan kegiatan Meeting, Intensive, Converence and Exhibition (MICE) di hotel membawa dampak negatif dalam bisnis perhotelan di Indonesia khususnuya di Sulsel.

Pasalnya, kebijakan tersebut akan membuat bisnis perhotelan kian lesu, karena keterisian kegiatan pertemuan di perhotelan masih signifikan di kegiatan pemerintahan.

Sebagai bentuk tindakan penolakan keras ditunjukkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan melakukan aksi unjuk rasa hari ini dengan start dari Monumen Mandala kemudian menuju gedung DPRD Sulsel.

Aksi akan melibatkan 1000 orang terdiri dari perwakilan pengusaha,supplier hotel hingga serikat pekerja. Mereka melakukan aksi damai dengan menggunakan kostum ala hotel lengkap dengan topi kokinya mewakili hotel dan restoran masing-masing.

Menurut Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, aksi ini adalah aksi untuk mensuarakan dan meminta pemerintah mencabut surat edaran atas pelarangan kegiatan MICE di hotel, sekaligus sebagai bentuk tegas jika kebijakan sangat merugikan sejumlah elemen pariwisata.

“Kita akan demo dan kumpul pukul 10.00 di Jalan Manunggal. Dari Manunggal kita akan iring-iringan di Gedung DPRD Sulsel dan kita akan orasi. Demo kami nanati itu jauh dari bakar-membakar ban, jauh dari panah-memanah, jauh dari busur membusur. Tapi demo ini akan mengundang para pimpinan hotel untuk berkumpul dan mencoba mensuarakan dan meminta secara kekuatan politi kepada DPRD Provonsi Sulsel untuk mencabut larangan dari surat edaran dari kementerian aparatur negara,” ujarnya.

Anggiat menjelaskan, investasi perhotelan di Sulsel akan segera colaps dan konsekuensinya pada kredit macet, apalagi saat ini hotel di Sulsel itu kurang lebih 20.000 hotel dengan investasi satu kamar sebesar Rp400juta. Mengacu pada jumlah tersebut, total investasi perhotelan di Sulsel mencapai Rp8 triliun, sementara di tahun depan akan ada lagi sekitar 2500 kamar bakal beroperasi dengan investasi mencapai Rp500juta perkamar atau sebesar Rp1,2 triliun.

“Seharusnya pemerintah itu menjaga dan memelihara agar investasi ini tumbuh berkembang. Tidak malah menghadirkan kebijakan sangat kontradiktif dan dikriminatif yang menghambat investasi,”tegasnya.

General Manager Grand Clarion hotel ini mengatakan, mestinya pemerintah sadar diri, jika pekerja dan pengusaha di hotel itu adalah masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Sudah disiapkan naskah besok, isinya tentang suara hati pekerja hotel berisi PHRI Menolak Menteri yang melarang PNS meeting di Hotel. Pak Menteri, Pak Menteri jangan bunuh karir kami, kami juga manusia berhak untuk bekerja,”tuturnya.

Saat ini Anggiat Sinaga tengah berada di Jakarta melakukan pertemuan dengan pengurus PHRI se Indonesia sekaligus menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membicarakan terkait nasib usaha jasa tersebut.

“Hasil rapatnya nanti akan saya sampaikan, namun yang pasti seluruh PHRI akan meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Demo yang digelar di Sulsel menjadikan PHRI Sulsel sebagai inisiator penolakan kebijakan tersebut, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Sulsel bisa menjadi inspirasi nasional,”harapnya.

Dia menambahkan, segmen MICE untuk hotel itu menjadi segmen yang mayoritas hingga memberikan kontribusi mencapai 40%.