Tata Kelola Migas Daerah Perlu Instrumen IT dan LS
Kamis, 04 Desember 2014 - 17:16 WIB
Tata Kelola Migas Daerah Perlu Instrumen IT dan LS
A
A
A
JAKARTA - Gabungan Importir Migas Indonesia (Gimigas) meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas agar impor BBM dapat ditata kembali, terutama terkait distribusi BBM ke daerah.
"Kami harapkan agar penyimpanan impor BBM dapat dikurangi terutama yang masuk Indonesia, khususnya yang lansung ke daerah berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Baik BBM subsidi maupun non subsidi, sehingga pengaturannya harus dikelola dengan baik," kata Ketua Gimigas di Menara Kadin, Kamis (4/12/2014).
Natsir yang juga Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah ini menuturkan, dengan memberlakukan instrumen kebijakan sebagai perusahaan Importir Terdaftar Migas (IT MIGAS) dan perlunya laporan Lembaga Surveyor (LS) dari negara asal impor BBM tersebut, tujuannya untuk menunjang data center impor BBM mulai dari negara asal BBM sampai pelabuhan bongkar BBM.
Dia menjelaskan, pemberlakuan IT Migas dan LS migas sebagai pengawasan pemerintah dan merupakan reformasi tata kelola Migas, agar tidak terjadi penyeludupan BBM di daerah.
"Dengan demikian, pajak BBM nasional dan daerah naik, penggunaan BBM didaerah pun dapat terdeteksi," pungkasnya.
"Kami harapkan agar penyimpanan impor BBM dapat dikurangi terutama yang masuk Indonesia, khususnya yang lansung ke daerah berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Baik BBM subsidi maupun non subsidi, sehingga pengaturannya harus dikelola dengan baik," kata Ketua Gimigas di Menara Kadin, Kamis (4/12/2014).
Natsir yang juga Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah ini menuturkan, dengan memberlakukan instrumen kebijakan sebagai perusahaan Importir Terdaftar Migas (IT MIGAS) dan perlunya laporan Lembaga Surveyor (LS) dari negara asal impor BBM tersebut, tujuannya untuk menunjang data center impor BBM mulai dari negara asal BBM sampai pelabuhan bongkar BBM.
Dia menjelaskan, pemberlakuan IT Migas dan LS migas sebagai pengawasan pemerintah dan merupakan reformasi tata kelola Migas, agar tidak terjadi penyeludupan BBM di daerah.
"Dengan demikian, pajak BBM nasional dan daerah naik, penggunaan BBM didaerah pun dapat terdeteksi," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
