Pembangunan SPBT PGN Timbulkan Spekulasi Miring
Minggu, 07 Desember 2014 - 17:39 WIB
Pembangunan SPBT PGN Timbulkan Spekulasi Miring
A
A
A
JAKARTA - PT PGN (Persero) Tbk berencana menerapkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terintegrasi (SPBT) untuk menyalurkan minyak dan gas. Pembuatan SPBT direncanakan menggandeng pengelola SPBU yang hampir keseluruhan merupakan kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria menilia rencana itu bisa menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Sebab, publik telah lama mengetahui bahwa PGN bukanlah lagi BUMN murni milik Pemerintah.
"Kepemilikan saham PGN di bursa saham terdiri atas 43,04% berada di tangan masyarakat dan 56,96% dikuasai pemerintah. Dan dari 43,04% saham masyarakat tersebut, 82% adalah dimiliki pihak Asing dan sisanya 18% diduga dominan pula dimiliki masyarakat tertentu atau elit masyarakat," ujar Sofyano di Jakarta, Minggu (7/12/2014).
Demikian juga saham di anak perusahaan PGN bidang transmisi, yakni PT Transportasi Gas Indonesia, 40% dimiliki pihak asing yakni Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd ( ConocoPhillips, Petronas, SPC Singapura, Talisman Energy).
Menurut Sofyano, PGN memiliki dua mata strategi bisnis yang sifatnya bisa menimbulkan spekulasi di mata publik lantaran disusupi oleh intervensi kepentingan asing. Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN harus tegas menyikapi hal ini dengan menolak rencana PGN.
"Jika untuk percepatan program konversi bbm ke gas, BUMN Pertamina yang seratus persen sahamnya dimiliki Pemerintah, pasti sanggup melaksanakan pembangunan SPBT tersebut. Bahkan, konon kabarnya Pertamina juga telah menyiapkan membangun 150 SPBG yang menumpang di SPBU," ucapnya.
Sofyano menambahkan, Pertamina juga telah memiliki kontrak kerja sama jangka panjang dengan pemilik SPBU. Ini akan lebih mudah bagi Pertamina merealisir pembangunan SPBT tersebut.
Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria menilia rencana itu bisa menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Sebab, publik telah lama mengetahui bahwa PGN bukanlah lagi BUMN murni milik Pemerintah.
"Kepemilikan saham PGN di bursa saham terdiri atas 43,04% berada di tangan masyarakat dan 56,96% dikuasai pemerintah. Dan dari 43,04% saham masyarakat tersebut, 82% adalah dimiliki pihak Asing dan sisanya 18% diduga dominan pula dimiliki masyarakat tertentu atau elit masyarakat," ujar Sofyano di Jakarta, Minggu (7/12/2014).
Demikian juga saham di anak perusahaan PGN bidang transmisi, yakni PT Transportasi Gas Indonesia, 40% dimiliki pihak asing yakni Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd ( ConocoPhillips, Petronas, SPC Singapura, Talisman Energy).
Menurut Sofyano, PGN memiliki dua mata strategi bisnis yang sifatnya bisa menimbulkan spekulasi di mata publik lantaran disusupi oleh intervensi kepentingan asing. Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN harus tegas menyikapi hal ini dengan menolak rencana PGN.
"Jika untuk percepatan program konversi bbm ke gas, BUMN Pertamina yang seratus persen sahamnya dimiliki Pemerintah, pasti sanggup melaksanakan pembangunan SPBT tersebut. Bahkan, konon kabarnya Pertamina juga telah menyiapkan membangun 150 SPBG yang menumpang di SPBU," ucapnya.
Sofyano menambahkan, Pertamina juga telah memiliki kontrak kerja sama jangka panjang dengan pemilik SPBU. Ini akan lebih mudah bagi Pertamina merealisir pembangunan SPBT tersebut.
(gpr)
Lihat Juga :
