Studi Kelayakan Bandara Swasta Disiapkan

JAKARTA - Pemerintah sedang menyusun studi kelayakan (Feasibility Study/FS) tiga bandara yang akan diserahkan pengelolaannya kepada swasta.

Bandara Mutiara Sis Al-Jufri (Palu, Sulawesi Tengah), Bandara Raden Inten II (Lampung), dan Bandara Labuan Bajo (Nusa Tenggara Barat).

“Kami sedang menyiapkan studi kelayakan untuk tiga bandaratersebutyangkemungkinan paling banyak peminatnya,” ujar Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, ketiga bandara tersebut berada di bawah koordinasi bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tepatnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai penanggung jawab transportasi udara.

“Saya belum tahu kalau sudah ada investor yang berminat. Namun, Kemenhub meminta Bappenas untuk menyusun dokumen feasibility study-nya. Kami targetkan sudah bisa dilakukan pada Januari 2015,” ucapnya. Menurut dia, dari tiga bandara tersebut, yang paling siap adalah Bandara Mutiara Sis Al- Jufri. Bandara ini sebelumnya telah diperluas memanfaatkan dana APBN tahun jamak.

Ke depan pengelolaan dan pengembangan bandara akan diserahkan kepada pihak swasta yang tertarik berinvestasi di sektor kebandaraan. “Pengelolaan swasta melalui pengembangan dan pengoperasian traffic. Saya kira Bandara Mutiara sudah sangat siap, mengingat bandara ini baru saja mengalami perluasan,” ujar dia. Sebelumnya Kemenhub menyebutkan, telah ada 44 calon investor dalam negeri yang berminat untuk mengelola dan mengembangkan bandara di Tanah Air.

Hal itu dikatakan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Santoso Edy Wibowo. Dia menyebutkan, calon investor tersebut terdiri atas 34 institusi dalam negeridan10institusiluarnegeri. “Semuanya mengajukan permintaan supaya 10 bandara di antaranya dilepas lelangnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Beberapa di antaranyabahkanadayangbersaldari perusahaan swasta, pengelola jasa transportasi, dan maskapai,” ujar dia belum lama ini.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga tengah menyusun dokumen penawaran kepada pihak swasta, tapi belum disertai besaran investasi yang harus dikeluarkan. Di bagian lain, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melelang jabatan Kepala Bandara Hang Nadim menyusul pembentukan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

Badan usaha tersebut saat ini masih dalam masa persiapan untuk didirikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 65/2014. Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengungkapkan, sesuai PP tentang pengelolaan Hang Nadim oleh BP Batam, kepala bandara tidak lagi ditunjuk Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Dengan demikian, wewenang penunjukan kepala bandara juga dilimpahkan ke BP Batam setelah dalam satu tahun BUBU dibentuk.

“Kepala bandara akan dilelang BP Batam setelah badan usahanya terbentuk,” ujar dia di Batam pekan lalu. Kepala Bidang Komersial Bandara Hang Nadim Dendi Gustinandar mengungkapkan, pembahasan pembentukan badan usaha tersebut harus mencari sistem yang ideal dengan kondisi kekinian. Pembahasan secara matang diperkirakan memakan waktu agar saat BUBU terbentuk tidak perlu perbaikan.

BP Batam sendiri mengklaim masih mencari sistem pengelolaan bandara yang sesuai dengan FTZ Batam, dengan melihat sejumlah perbandingan bandara di sejumlah negara. “Bisa saja dibentuk hari ini, tapi kami tidak mau dalam perjalanannya justru ada perbaikan yang terlalu banyak karena BUBU Hang Nadim berbeda seperti BUMN Angkasa Pura atau BUBU yang lain,” katanya.

Ichsan amin / Chandra gunawan