JK Siap Cekal Pengusaha Pengemplang Pajak
Senin, 08 Desember 2014 - 13:08 WIB
JK Siap Cekal Pengusaha Pengemplang Pajak
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) siap mencekal para pengusaha yang mengemplang pajak dan tidak menyetorkan pajaknya kepada negara.
Bahkan menurutnya, jika ada pengusaha yang lolos dan tidak membayar pajak, namun dia bisa melancong ke luar negeri untuk liburan, hal tersebut menandakan mereka menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar pajak.
"Kita cekal, supaya nanti pembayar pajak yang dalam waktu tertentu tidak bayar juga akan dicekal juga supaya jangan dipakai visit ke luar negeri. Kalau pajaknya tidak dibayar, kalau akhir tahun plesir ke luar negeri yang dipakai itu uang pajak," ujar JK di Pullman Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menginginkan pemerintah sebaiknya lebih fokus pada peningkatan wajib pajak ketimbang peningkatan tarif pajak itu sendiri.
"Semoga peningkatan pajak lebih ditujukan pada upaya ekstensifikasi wajib pajak daripada kenaikan tarif pajak dan penambahan jenis pajak baru terhadap dunia usaha," terangnya.
Dia beralasan, peningkatan tarif pajak sangat membebani dunia usaha, yang menyebabkan mereka sulit bersaing. Terlebih sebentar lagi Indonesia dihadapkan pada ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
"Dengan kenaikan BI rate menjadi 7,75% dapat diharapkan biaya pendanaan dari sumber dalam negeri akan lebih berat dipikul dunia usaha. Atas dasar itu maka peningkatan pajak akan membuat dunia usaha tidak dapat bersaing di manapun," tandasnya.
Bahkan menurutnya, jika ada pengusaha yang lolos dan tidak membayar pajak, namun dia bisa melancong ke luar negeri untuk liburan, hal tersebut menandakan mereka menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar pajak.
"Kita cekal, supaya nanti pembayar pajak yang dalam waktu tertentu tidak bayar juga akan dicekal juga supaya jangan dipakai visit ke luar negeri. Kalau pajaknya tidak dibayar, kalau akhir tahun plesir ke luar negeri yang dipakai itu uang pajak," ujar JK di Pullman Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menginginkan pemerintah sebaiknya lebih fokus pada peningkatan wajib pajak ketimbang peningkatan tarif pajak itu sendiri.
"Semoga peningkatan pajak lebih ditujukan pada upaya ekstensifikasi wajib pajak daripada kenaikan tarif pajak dan penambahan jenis pajak baru terhadap dunia usaha," terangnya.
Dia beralasan, peningkatan tarif pajak sangat membebani dunia usaha, yang menyebabkan mereka sulit bersaing. Terlebih sebentar lagi Indonesia dihadapkan pada ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
"Dengan kenaikan BI rate menjadi 7,75% dapat diharapkan biaya pendanaan dari sumber dalam negeri akan lebih berat dipikul dunia usaha. Atas dasar itu maka peningkatan pajak akan membuat dunia usaha tidak dapat bersaing di manapun," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
