Ini Kata Gubernur BI Soal Sektor Maritim
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D. W. Martowardojo menyatakan bahwa sektor maritim itu luas dan tidak hanya terpusat pada kapal saja. Karena itu, BI akan mendukung sektor maritim.
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur dalam sektor tersebut juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk mengembangkan potensi kemaritiman di Tanah Air.
"Kami pesan kalau bicarakan maritim, jangan bicara kapal saja, tapi ada galangan kapal dan pelabuhan. Kami sambut baik kalau pemerintah prioritas ke sektor maritim. Akan tetapi di timur Indonesia masih ada kendala struktural karena kapal yang mau turunkan barang sulit karena pelabuhan sempit, kurang dalam juga," ujarnya dalam Rapimnas Kadin di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (9/11/2014).
Selain masalah kedalaman tersebut, dia menambahkan, proses penurunan barang dari kapal juga masih tersendat. Hal ini menyebabkan biaya tinggi.
"Kapal yang baru merapat disuruh pindah karena ada kapal penumpang merapat. Jadi bisa sampai dua bulan hanya untuk menurunkan barang. Penyaluran tersendat makanya inflasi tinggi," tegasnya.
Selain itu, mantan Menteri Keuangan (menkeu) tersebut menyatakan pendapatan negara dari sektor tersebut masih minim dibandingkan dengan potensi kelautan yang ada di Indonesia.
"Kecil sekali penerimaan dari sektor maritim. Setahun yang lalu hanya Rp300 miliar, padahal potensinya triliunan. Jadi, ke depannya galangan kapal dan pelabuhan perlu diatasi. Jadi, saya rasa area itu yang saya ingin angkat," pungkasnya.
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur dalam sektor tersebut juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk mengembangkan potensi kemaritiman di Tanah Air.
"Kami pesan kalau bicarakan maritim, jangan bicara kapal saja, tapi ada galangan kapal dan pelabuhan. Kami sambut baik kalau pemerintah prioritas ke sektor maritim. Akan tetapi di timur Indonesia masih ada kendala struktural karena kapal yang mau turunkan barang sulit karena pelabuhan sempit, kurang dalam juga," ujarnya dalam Rapimnas Kadin di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (9/11/2014).
Selain masalah kedalaman tersebut, dia menambahkan, proses penurunan barang dari kapal juga masih tersendat. Hal ini menyebabkan biaya tinggi.
"Kapal yang baru merapat disuruh pindah karena ada kapal penumpang merapat. Jadi bisa sampai dua bulan hanya untuk menurunkan barang. Penyaluran tersendat makanya inflasi tinggi," tegasnya.
Selain itu, mantan Menteri Keuangan (menkeu) tersebut menyatakan pendapatan negara dari sektor tersebut masih minim dibandingkan dengan potensi kelautan yang ada di Indonesia.
"Kecil sekali penerimaan dari sektor maritim. Setahun yang lalu hanya Rp300 miliar, padahal potensinya triliunan. Jadi, ke depannya galangan kapal dan pelabuhan perlu diatasi. Jadi, saya rasa area itu yang saya ingin angkat," pungkasnya.
(rna)