Harapan Baru dan Tantangan Bagi Deputi Gubernur BI Baru, Doni P Joewono
loading...
Terpilihnya Doni P Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya habis pada Juni 2020 mencuatkan berbagai harapan. Foto/SINDO Photo
A
A
A
JAKARTA - Terpilihnya Doni P Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya habis pada Juni 2020 mencuatkan berbagai harapan. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berpesan agar Doni selama mengemban tugas sebagai Deputi Gubernur BI dapat bekerja dengan baik.
"Sudah diputuskan di Komisi XI. Rencana besok (hari Selasa) diparipurnakan. Semoga bekerja dengan baik dan sungguh sungguh untuk menjalankan program program sesuai visi-misi BI," kata Hendrawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/7/2020).
Sementara Pengamat Indef Bhima Yudhistira juga berharap agar deputi gubernur BI bisa menjalankan 5 hal yang penting. Pertama, memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi khususnya komunikasi dengan pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.
"Kekhawatiran terjadinya krisis pangan disebabkan oleh gangguan rantai pasok selama masa pandemi berdampak pada naiknya angka inflasi," ungkap Bhima.
Kedua, memastikan skema burden sharing dimanfaatkan secara optimal oleh otoritas fiskal. "Jangan sampai uang hasil pembiayaan BI tidak efektif dalam pemulihan ekonomi," ujar dia.
( )
Selain itu diharapkan BI mulai mengantisipasi tekanan pada neraca keuangan BI sekaligus efek burden sharing pada inflasi. Ketiga, pengendalian stabilitas kurs rupiah perlu dilakukan dengan lebih serius dengan mendorong faktor faktor fundamental seperti kinerja ekspor, durent account deficit (CAD) dan debt to service ratio.
"BI harus optimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain agar rupiah bisa stabil di tengah krisis," papar Bhima.
Keempat, pola koordinasi yang lebih baik dengan otoritas fiskal dan pengawas jasa keuangan. Kelima, BI harus terdepan dalam pengembangan sistem pembayaran digital yang pro terhadap stabilitas, keamanan serta kepentingan nasional.
( )
"Sudah diputuskan di Komisi XI. Rencana besok (hari Selasa) diparipurnakan. Semoga bekerja dengan baik dan sungguh sungguh untuk menjalankan program program sesuai visi-misi BI," kata Hendrawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/7/2020).
Sementara Pengamat Indef Bhima Yudhistira juga berharap agar deputi gubernur BI bisa menjalankan 5 hal yang penting. Pertama, memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi khususnya komunikasi dengan pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.
"Kekhawatiran terjadinya krisis pangan disebabkan oleh gangguan rantai pasok selama masa pandemi berdampak pada naiknya angka inflasi," ungkap Bhima.
Kedua, memastikan skema burden sharing dimanfaatkan secara optimal oleh otoritas fiskal. "Jangan sampai uang hasil pembiayaan BI tidak efektif dalam pemulihan ekonomi," ujar dia.
( )
Selain itu diharapkan BI mulai mengantisipasi tekanan pada neraca keuangan BI sekaligus efek burden sharing pada inflasi. Ketiga, pengendalian stabilitas kurs rupiah perlu dilakukan dengan lebih serius dengan mendorong faktor faktor fundamental seperti kinerja ekspor, durent account deficit (CAD) dan debt to service ratio.
"BI harus optimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain agar rupiah bisa stabil di tengah krisis," papar Bhima.
Keempat, pola koordinasi yang lebih baik dengan otoritas fiskal dan pengawas jasa keuangan. Kelima, BI harus terdepan dalam pengembangan sistem pembayaran digital yang pro terhadap stabilitas, keamanan serta kepentingan nasional.
( )
Explore More