Izin UKM Bisa Dikeluarkan di Tingkat Desa
Selasa, 09 Desember 2014 - 19:44 WIB
Izin UKM Bisa Dikeluarkan di Tingkat Desa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyatakan proses perizinan bagi pelaku usaha kecil kini semakin mudah. Hal ini sejalan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 98/2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
PP tersebut diyakini akan mendorong berkembangnya jumlah UKM di dalam negeri sehingga bisa berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Kita terus melakukan sosialisasi perizinan terbaru yang lebih simpel dan mudah. Kalau dulunya perizinan bisa berlapis-lapis, kini hanya satu lembar saja,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat menerima audiensi KORAN SINDO dan Sindonews.com di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Dia menambahkan, sejak PP itu diterbitkan pemerintah harus melakukan sosialisasi dan dukungan pemerintah daerah (pemda). Untuk itu, pihaknya juga berkordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri dan dinas-dinas yang ada di daerah.
Menurut dia, dukungan dari Pemda diperlukan karena dalam pelaksananya pendataan dan perizinan UKM melibatkan aparat pemerintahan, mulai dari kepala daerah, camat, hingga lurah adan kepala desa. Bahkan, izin usaha kecil nantinya bisa dikeluarkan di level tingkat desa/kelurahan.
“Ini juga sekaligus untuk mendata jumlah UKM yang ada di masing-masing daerah,” ujar Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013 itu.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melakukan sosialisasi pembuatan akte notaris koperasi gratis bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bali-NTT Pengurus Wilayah Bali-NTT di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu.
Terkait UKM di Tanah Air, Puspayoga optimistis ke depan pelaku usaha kecil akan lebih berkembang. Hal ini terlihat dari bermunculannya UKM-UKM yang membuat produk khas dan dapat diterima pasar.
"Produk UKM di Indonesia sebenarnya tidak kalah, namun yang harus ditingkatkan yaitu sumber daya manusianya. Melalui manajemen yang baik dan pangemasan yang bagus," imbuhnya.
Dia juga bertekad agar jumlah wirausahawan nasional terus bertambah agar penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak. Menurutnya, apabila jumlah wirausahawan nasional semakin banyak, maka akan mendorong perekonomian secara umum.
“Kalau bisa lebih dari 2% jumlah entrepreneur dari total penduduk, itu luar biasa. Apalagi kalau punya 5% UKM, dampaknya akan besar sekali,” ujar dia.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi KORAN SINDO dan Sindonews.com Pung Purwanto menyatakan bahwa perkembangan UKM di Tanah Air harus didukung semua pihak. Dia optimistis keberadaan UKM akan membuat perekonomian nasional karena apalagi banyak talenta-talenta muda yang mulai mengembangkan usaha.
“Kami terus mendorong agar pelaku usaha kecil dan mikro bisa naik kelas sehingga bisa lebih berperan dalam perekonomian,” ujarnya.
PP tersebut diyakini akan mendorong berkembangnya jumlah UKM di dalam negeri sehingga bisa berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Kita terus melakukan sosialisasi perizinan terbaru yang lebih simpel dan mudah. Kalau dulunya perizinan bisa berlapis-lapis, kini hanya satu lembar saja,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat menerima audiensi KORAN SINDO dan Sindonews.com di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Dia menambahkan, sejak PP itu diterbitkan pemerintah harus melakukan sosialisasi dan dukungan pemerintah daerah (pemda). Untuk itu, pihaknya juga berkordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri dan dinas-dinas yang ada di daerah.
Menurut dia, dukungan dari Pemda diperlukan karena dalam pelaksananya pendataan dan perizinan UKM melibatkan aparat pemerintahan, mulai dari kepala daerah, camat, hingga lurah adan kepala desa. Bahkan, izin usaha kecil nantinya bisa dikeluarkan di level tingkat desa/kelurahan.
“Ini juga sekaligus untuk mendata jumlah UKM yang ada di masing-masing daerah,” ujar Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013 itu.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melakukan sosialisasi pembuatan akte notaris koperasi gratis bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bali-NTT Pengurus Wilayah Bali-NTT di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu.
Terkait UKM di Tanah Air, Puspayoga optimistis ke depan pelaku usaha kecil akan lebih berkembang. Hal ini terlihat dari bermunculannya UKM-UKM yang membuat produk khas dan dapat diterima pasar.
"Produk UKM di Indonesia sebenarnya tidak kalah, namun yang harus ditingkatkan yaitu sumber daya manusianya. Melalui manajemen yang baik dan pangemasan yang bagus," imbuhnya.
Dia juga bertekad agar jumlah wirausahawan nasional terus bertambah agar penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak. Menurutnya, apabila jumlah wirausahawan nasional semakin banyak, maka akan mendorong perekonomian secara umum.
“Kalau bisa lebih dari 2% jumlah entrepreneur dari total penduduk, itu luar biasa. Apalagi kalau punya 5% UKM, dampaknya akan besar sekali,” ujar dia.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi KORAN SINDO dan Sindonews.com Pung Purwanto menyatakan bahwa perkembangan UKM di Tanah Air harus didukung semua pihak. Dia optimistis keberadaan UKM akan membuat perekonomian nasional karena apalagi banyak talenta-talenta muda yang mulai mengembangkan usaha.
“Kami terus mendorong agar pelaku usaha kecil dan mikro bisa naik kelas sehingga bisa lebih berperan dalam perekonomian,” ujarnya.
(gpr)
Lihat Juga :
