Sukuk Berbasis Proyek Siap Diterbitkan

JAKARTA - Pemerintah akan menerbitkan sukuk berbasis proyek (project financing) senilai Rp7,14 triliun tahun depan untuk mendanai sejumlah proyek.

Beberapa proyek yang menjadi underlying penerbitan sukuk tersebut adalah proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), serta Kementerian Agama (Kemenag). “Ada yang lanjutan itu (proyek) double track Jatinegara-Bekasi, Asrama haji, dan pembangunan peningkatan pelebaran jalan Kementerian PU-Pera terutama di Indonesia Timur,” ujar Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Suminto di Jakarta kemarin.

Suminto merinci, anggaran proyek Kementerian Perhubungan sebesar Rp2,92 triliun, Kementerian PU-Pera Rp3,54 triliun, dan proyek Kemenag senilai Rp0,68 triliun. Penerbitan sukuk berbasis proyek relatif kecil karena terkait persiapan proyek dan nilai proyek-proyek tersebut.

Sementara project financing sukuk, kriteria proyeknya adalah proyek pemerintah pusat, persiapan proyek telah 100% siap, mendapat persetujuan DPR, mendorong pertumbuhan ekonomi, merupakan bagian dari rencana pembangunan menengah, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut dia, pemerintah tahun 2015 merencanakan akan menerbitkan Sukuk 22 kali tahun depan, dengan rata-rata 2 kali pelelangan setiap bulannya. Penerbitan SBSN (Surat Berharga Sukuk Negara) hingga Oktober 2014 telah mencapai Rp267,33 triliun. Sedangkan, total outstanding per Maret 2014 mencapai Rp205,05 triliun. Penerbitan SBSN terbesar pada tahun ini berasal dari pasar domestik yang mencapai 28,62%.

Pemerintah tahun depan juga akan menerbitkan sukuk global. Namun, besarannya belum diungkapkan. Sementara, rencana penerbitan Sukuk Tabungan/ Islamic Saving Bonds masih terus dikaji. Sebelumnya dia mengatakan, pemerintah akan menerbitkan instrumen baru yaitu Islamic Saving Bonds dengan menyasar investor-investor kecil karena selama ini sukuk ritel sering diserap oleh nasabahnasabah menengah ke atas.

“Kita studi literatur, saving sukuk di negara-negara lain seperti New Zealand dan lain-lain,” tambahnya. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengatakan, meski pemerintah banyak menerbitkan produk syariah, permintaan dari industri syariah masih kecil. Misalnya, kepemilikan SBSN untuk perbankan syariah hingga November 2014 baru Rp8,6 triliun dari total kepemilikan sukuk negara oleh perbankan yang mencapai Rp48,4 triliun.

Artinya, perbankan syariah yang memegang kepemilikan sukuk itu baru sekitar 6% dari totalkepemilikanperbankan atas sukuk negara. “Ternyata, meski kita bikin produk syariah, permintaan dari yang syariah belum besar. Bagaimana mendorong investor yang syariah untuk investasi di syariah,” kata dia.

Adapun, sukuk ritel masih memiliki potensi bagus. Penerbitan sukuk ritel dan instrumen lain seperti saving sukuk akan memperbesar basis investor, terutama investor domestik. Pertumbuhan ORI dan SUKRI masih relatif kecil sehingga tidak akan mengganggu likuiditas perbankan. “Dan kalau di kasih ke pemerintah, dan pemerintah melakukan pembangunan, kan ada multipier, ujungujungnya ke perbankan juga,” tambahnya.

Sementara, Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, Pemerintah akan menerbitkan global sukuk semester pertama tahun depan, sedangkan saving sukuk masih terus dikaji. “Kita coba saja lagi bond (saving sukuk), berarti bukan institusi yang pegang tapi investor. Itu saja yang perlu kita tingkatkan,” kata Robert.

Ria martati