Penghapusan Raskin Upaya Liberaliasi Beras
Penghapusan Raskin Upaya Liberaliasi Beras
A
A
A
JAKARTA - Pakar ekonomi pangan Bustanul Arifin menilai penghapusan beras masyarakat miskin (raskin) sebagai upaya liberalisasi kebutuhan bahan pokok.
Dia juga menyoroti kompleksitas akses gizi pangan masyarakat jika beras masyarakat miskin (raskin) dihapus.
Menurut Bustanul, saat ini kontribusi harga beras pada laju inflasi mencapai 25% dan sangat berpengaruh bagi masyarkat miskin.
“Disparitas harga eceran beras domestik dengan harga dunia telah menciptakan kerumitan tersendiri pada pengadaan beras. Selama ini, harga beras kita tidak terpengaruh oleh harga dunia, karena adanya stok raskin," ujarnya, Senin.
"Kalau beras diliberalisasi, tidak hanya gejolak pasar yang muncul, tapi juga bisa ancaman kekurangan gizi masyarakat dengan jumlah massal,” lanjut Bustanul.
Rencana penghapusan raskin juga dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi yang melemahkan kedaulatan pangan negara Republik Indonesia, menjelang pelaksanaan pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA 2015).
“Konversi raskin dalam bentuk e-money, akan membuat komoditi beras sepenuhnya masuk ke pasar bebas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Ini sama saja dengan meliberalisasi beras," katanya.
"Jika raskin dihapus, bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015,” papar Bustanul.
Rencana konversi raskin ke e-money yang terkesan meniru program kupon makanan di AS, dinilai sulit dilaksanakan di Indonesia dan hanya akan melahirkan sejumlah persoalan baru selain keuntungan sepihak bagi industri perbankan.
Pemerintah dinilai luput mengkaji sisi sosial, ekonomi dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang berbasis kepulauan dan berkultur agraris.
Raskin bukan sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, melainkan terkait pertumbuhan sumber daya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan impor.
(Baca: Rencana Penghapusan Raskin Dinilai Gegabah)
Dia juga menyoroti kompleksitas akses gizi pangan masyarakat jika beras masyarakat miskin (raskin) dihapus.
Menurut Bustanul, saat ini kontribusi harga beras pada laju inflasi mencapai 25% dan sangat berpengaruh bagi masyarkat miskin.
“Disparitas harga eceran beras domestik dengan harga dunia telah menciptakan kerumitan tersendiri pada pengadaan beras. Selama ini, harga beras kita tidak terpengaruh oleh harga dunia, karena adanya stok raskin," ujarnya, Senin.
"Kalau beras diliberalisasi, tidak hanya gejolak pasar yang muncul, tapi juga bisa ancaman kekurangan gizi masyarakat dengan jumlah massal,” lanjut Bustanul.
Rencana penghapusan raskin juga dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi yang melemahkan kedaulatan pangan negara Republik Indonesia, menjelang pelaksanaan pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA 2015).
“Konversi raskin dalam bentuk e-money, akan membuat komoditi beras sepenuhnya masuk ke pasar bebas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Ini sama saja dengan meliberalisasi beras," katanya.
"Jika raskin dihapus, bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015,” papar Bustanul.
Rencana konversi raskin ke e-money yang terkesan meniru program kupon makanan di AS, dinilai sulit dilaksanakan di Indonesia dan hanya akan melahirkan sejumlah persoalan baru selain keuntungan sepihak bagi industri perbankan.
Pemerintah dinilai luput mengkaji sisi sosial, ekonomi dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang berbasis kepulauan dan berkultur agraris.
Raskin bukan sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, melainkan terkait pertumbuhan sumber daya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan impor.
(Baca: Rencana Penghapusan Raskin Dinilai Gegabah)
(dmd)
Explore More