Pengamat: Tax Amnesty Perlu Dilakukan
Rabu, 17 Desember 2014 - 13:30 WIB
Pengamat: Tax Amnesty Perlu Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia (UI) Darussalam menilai, pengampunan pajak (tax amnesty) perlu dilakukan demi konsolidasi nasional.
Wacana untuk mengeluarkan kebijakan tax amnesty memang menjadi polemik, karena diberlakukan bagi penggelap pajak yang dinilai tidak adil.
"Masa lalu yang hitam dihapus, kita menuju masa depan yang putih, lupakan masa lalu, mari kita bangun masa depan. Dengan melakukan konsolidasi nasional ini, maka diharapkan penerimaan pajak akan meningkat," katanya dalam Kongres Nasional XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Saat ini, terdapat Rp3.000 triliun aset Indonesia di Singapura. Dari sebagian jumlah tersebut, sekitar Rp2.000 triliun berupa dana. Besar nya jumlah dana ini berpotensi merugikan keuangan negara akibat minimnya valuta asing yang masuk ke Indonesia.
Atas pembentukan tax amnesty, maka dana-dana yang berada di luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia.
Meski demikian, lanjut Darussalam, jika negara ingin melakukan tax amnesty, maka harus memperkuat ditjen pajak. Ini perlu dilakukan demi mendukung program pemerintah terkait rencana reformasi sistem perpajakan.
"Saat ini momen yang tepat, sehubungan dengan momentum reformasi Ditjen Pajak," tegasnya.
Wacana untuk mengeluarkan kebijakan tax amnesty memang menjadi polemik, karena diberlakukan bagi penggelap pajak yang dinilai tidak adil.
"Masa lalu yang hitam dihapus, kita menuju masa depan yang putih, lupakan masa lalu, mari kita bangun masa depan. Dengan melakukan konsolidasi nasional ini, maka diharapkan penerimaan pajak akan meningkat," katanya dalam Kongres Nasional XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Saat ini, terdapat Rp3.000 triliun aset Indonesia di Singapura. Dari sebagian jumlah tersebut, sekitar Rp2.000 triliun berupa dana. Besar nya jumlah dana ini berpotensi merugikan keuangan negara akibat minimnya valuta asing yang masuk ke Indonesia.
Atas pembentukan tax amnesty, maka dana-dana yang berada di luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia.
Meski demikian, lanjut Darussalam, jika negara ingin melakukan tax amnesty, maka harus memperkuat ditjen pajak. Ini perlu dilakukan demi mendukung program pemerintah terkait rencana reformasi sistem perpajakan.
"Saat ini momen yang tepat, sehubungan dengan momentum reformasi Ditjen Pajak," tegasnya.
(izz)
Lihat Juga :
