JK: Gaji Bupati Naik Tunggu Ekonomi Stabil
Kamis, 18 Desember 2014 - 12:22 WIB
JK: Gaji Bupati Naik Tunggu Ekonomi Stabil
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku akan memperbaiki gaji para pejabat di pemerintahan daerah (pemda) ketika perekonomian Indonesia kembali stabil.
Hal ini dikatakan lantaran adanya keluhan dari bupati yang pernah dijanjikan akan naik gaji sebesar enam kali dari pemerintahan sebelumnya.
"Kita akan segera perbaiki, tetapi tunggu ekonomi kita stabil dulu," ujarnya dalam acara Musrenbangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Dia mengatakan, seharusnya para pejabat daerah tersebut tidak perlu membesarkan masalah ini. Sebab saat ini saja, gaji yang diterima Presiden hanya Rp60 juta.
"Presiden saja gajinya hanya Rp60 juta, kalau bikin pesta perkawinan sudah habis. Gaji Wakil Presiden Rp40 juta, gaji setingkat menteri hanya Rp19 juta," jelas dia.
Kendati demikian, JK meyakini bahwa di lapangan tetap banyak orang yang ingin berlomba menjadi bupati atau walikota. Hal ini membuktikan daya tarik pejabat daerah tersebut masih tetap tinggi.
"Mengeluh soal gaji tapi banyak yang mau jadi bupati. Selain gaji kan ada tunjangan dan lain-lain, ada ekstra-ekstra sedikit. Kalau hanya soal gaji, banyak yang tidak mau jadi bupati. Kita akan perbaiki segera," tandas JK.
Hal ini dikatakan lantaran adanya keluhan dari bupati yang pernah dijanjikan akan naik gaji sebesar enam kali dari pemerintahan sebelumnya.
"Kita akan segera perbaiki, tetapi tunggu ekonomi kita stabil dulu," ujarnya dalam acara Musrenbangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Dia mengatakan, seharusnya para pejabat daerah tersebut tidak perlu membesarkan masalah ini. Sebab saat ini saja, gaji yang diterima Presiden hanya Rp60 juta.
"Presiden saja gajinya hanya Rp60 juta, kalau bikin pesta perkawinan sudah habis. Gaji Wakil Presiden Rp40 juta, gaji setingkat menteri hanya Rp19 juta," jelas dia.
Kendati demikian, JK meyakini bahwa di lapangan tetap banyak orang yang ingin berlomba menjadi bupati atau walikota. Hal ini membuktikan daya tarik pejabat daerah tersebut masih tetap tinggi.
"Mengeluh soal gaji tapi banyak yang mau jadi bupati. Selain gaji kan ada tunjangan dan lain-lain, ada ekstra-ekstra sedikit. Kalau hanya soal gaji, banyak yang tidak mau jadi bupati. Kita akan perbaiki segera," tandas JK.
(izz)
