Akses Keuangan Mikro Dioptimalkan
Senin, 22 Desember 2014 - 12:09 WIB
Akses Keuangan Mikro Dioptimalkan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah mengembangkan layanan keuangan yang benar-benar inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memiliki akses yang lebih luas di semua tingkatan.
Akses yang terbatas menjadi indikator kesenjangan yang terjadi di masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten, relatif tinggi, yaitu di atas 5-6% per tahun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat acara Pasar Keuangan Rakyat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan, pedagangpasaryangberadadiwilayah kecamatan dan kelurahan memiliki uang yang banyak namun mereka tidak menyimpannya di bank. “Mereka lebih percaya uangnya disimpan oleh rentenir yang memberikan bunga yang besar, ke bank itu ribet,” imbuhnya. Ini menjadi satu gambaran, bahwa inklusi keuangan di Indonesia perlu didorong.
Selain itu, kecilnya akses pemodalan juga menjadi sorotan. Hal ini menjadi cerminan bahwa sektor ekonomi belum dapat sepenuhnya masuk dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Terutama masyarakat di tingkat paling bawah. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan akses permodalan yang mumpuni untuk mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuagan (OJK) Muliaman D Hadad menyampaikan bahwa kebutuhan untuk mendorong masyarakat yang lebih dekat dengan produk dan layanan keuangan sangat diperlukan. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun sangat erat dengan kedekatan produk jasa keuangan.
“Saat ini puluhan juta masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses layanan keuangan karena faktor akses Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal yang tidak merata, struktur geografis dan populasi yang tersebar, ketiadaan agunan, ataupun karena pengetahuan yang terbatas,” katanya. Untuk melancarkan program pemerintah, OJK ingin LJK melalui berbagai macam produk dan layanannya menjadi sahabat masyarakat.
“Seperti seorang sahabat yang selalu ada pada saat suka atau duka,” ujar dia. Industri jasa keuangan memang harus dekat dengan masyarakat dan dapat menyediakan produk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. “Di saat masyarakat memiliki dana yang berlebih, produk tabungan dan produk investasi telah tersedia,” imbuhnya. Dia melanjutkan, ada dua hal utama yang perlu didorong demi mendekatkan LJK dengan masyarakat yakni perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatanpengetahuantentang keuangan di lapisan masyarakat.
“Peningkatan akses keuangan dapat didorong melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang bersifat mikro dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Muliaman mengungkapkan, infrastruktur yang mumpuni berperan penting untuk melekatkan produk dan layanan tersebut pada masyarakat luas. OJK harus membekali masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai.
“Terutama mengenai manfaat dan risiko produk jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan baik dan untuk meminimalisasi penipuan dengan modus penawaran jasa investasi,” ujar dia. Pengembangan layanan keuangan mikro pun akan terus dilakukan. Mengingat, layanan tersebut memiliki proses sederhana, cepat, serta akses yang mudah dengan harga yang terjangkau.
Dengan layanan ini dia mengharapkan, masyarakat dapat mengakses produk simpanan, proteksi investasi, dan pinjaman, serta jasa keuangan seperti perencanaan keuangan dan konsultasi, serta informasi jasa layanan keuangan yang diperlukan.
Arsy ani s
Akses yang terbatas menjadi indikator kesenjangan yang terjadi di masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten, relatif tinggi, yaitu di atas 5-6% per tahun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat acara Pasar Keuangan Rakyat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan, pedagangpasaryangberadadiwilayah kecamatan dan kelurahan memiliki uang yang banyak namun mereka tidak menyimpannya di bank. “Mereka lebih percaya uangnya disimpan oleh rentenir yang memberikan bunga yang besar, ke bank itu ribet,” imbuhnya. Ini menjadi satu gambaran, bahwa inklusi keuangan di Indonesia perlu didorong.
Selain itu, kecilnya akses pemodalan juga menjadi sorotan. Hal ini menjadi cerminan bahwa sektor ekonomi belum dapat sepenuhnya masuk dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Terutama masyarakat di tingkat paling bawah. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan akses permodalan yang mumpuni untuk mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuagan (OJK) Muliaman D Hadad menyampaikan bahwa kebutuhan untuk mendorong masyarakat yang lebih dekat dengan produk dan layanan keuangan sangat diperlukan. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun sangat erat dengan kedekatan produk jasa keuangan.
“Saat ini puluhan juta masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses layanan keuangan karena faktor akses Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal yang tidak merata, struktur geografis dan populasi yang tersebar, ketiadaan agunan, ataupun karena pengetahuan yang terbatas,” katanya. Untuk melancarkan program pemerintah, OJK ingin LJK melalui berbagai macam produk dan layanannya menjadi sahabat masyarakat.
“Seperti seorang sahabat yang selalu ada pada saat suka atau duka,” ujar dia. Industri jasa keuangan memang harus dekat dengan masyarakat dan dapat menyediakan produk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. “Di saat masyarakat memiliki dana yang berlebih, produk tabungan dan produk investasi telah tersedia,” imbuhnya. Dia melanjutkan, ada dua hal utama yang perlu didorong demi mendekatkan LJK dengan masyarakat yakni perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatanpengetahuantentang keuangan di lapisan masyarakat.
“Peningkatan akses keuangan dapat didorong melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang bersifat mikro dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Muliaman mengungkapkan, infrastruktur yang mumpuni berperan penting untuk melekatkan produk dan layanan tersebut pada masyarakat luas. OJK harus membekali masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai.
“Terutama mengenai manfaat dan risiko produk jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan baik dan untuk meminimalisasi penipuan dengan modus penawaran jasa investasi,” ujar dia. Pengembangan layanan keuangan mikro pun akan terus dilakukan. Mengingat, layanan tersebut memiliki proses sederhana, cepat, serta akses yang mudah dengan harga yang terjangkau.
Dengan layanan ini dia mengharapkan, masyarakat dapat mengakses produk simpanan, proteksi investasi, dan pinjaman, serta jasa keuangan seperti perencanaan keuangan dan konsultasi, serta informasi jasa layanan keuangan yang diperlukan.
Arsy ani s
(bbg)
