Amandemen Kontrak Freeport, Ini yang Diminta Pemerintah
Selasa, 23 Desember 2014 - 15:35 WIB
Amandemen Kontrak Freeport, Ini yang Diminta Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar menuturkan, bahwa terkait rencana amandemen kontrak PT Freeport Indonesia, pemerintah meminta agar potensi penerimaan pajak untuk Indonesia dapat ditingkatkan.
"Memang masih ada PR tentang penerimaan negara. Pajak yang harus diselesaikan di sisi pemerintah. Kita juga minta adjust dengan perkembangan terakhir," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa(23/12/2014).
Sukhyar mengatakan, pemerintah meminta agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut bisa membangun pabrik pemurnian (smelter) di Papua, selain smelter yang akan dibangunnya di Jawa Timur.
Selain itu, pemerintah juga meminta agar seluruh direksi dan komisaris Freeport dapat berkomunikasi secara objektif dengan seluruh stakeholder pertambangan.
Bahkan, lanjut dia, Menteri ESDM Sudirman Said berpesan agar Freeport memiliki real management, dan bukan shadow management.
"Kan keputusan ada di Amerika. Ada keterwakilan dari Indonesia untuk manajemen, membela kepentigan negara. Baik direksi dan komisaris bisa komunikasi dengan stakeholder secara objektif dan memecahkan masalah. Ada masalah di Indonesia, selesaikan di Indonesia," tambah Sukhyar.
Pihaknya juga meminta agar perusahaan tambang kelas kakap tersebut dapat meningkatkan penggunaan lokal konten, minimal 5% per tahun.
"Dari penerapan lokal expenditure sekitar 69% sampai saat ini. Lokal konten yang diproduksi di dalam negeri. Itu yang kita maksud. Enggak lebih dari 40%. Kita akan audit," tegasnya.
Sukhyar menambahkan, pemerintah juga meminta Freeport untuk membangun sistem CSR dan pembenahan sistem kerja yang baik.
"Terhadap monitoring keselamatan kerja. Itu yang enggak pernah dibicarakan dari dulu," pungkas dia.
"Memang masih ada PR tentang penerimaan negara. Pajak yang harus diselesaikan di sisi pemerintah. Kita juga minta adjust dengan perkembangan terakhir," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa(23/12/2014).
Sukhyar mengatakan, pemerintah meminta agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut bisa membangun pabrik pemurnian (smelter) di Papua, selain smelter yang akan dibangunnya di Jawa Timur.
Selain itu, pemerintah juga meminta agar seluruh direksi dan komisaris Freeport dapat berkomunikasi secara objektif dengan seluruh stakeholder pertambangan.
Bahkan, lanjut dia, Menteri ESDM Sudirman Said berpesan agar Freeport memiliki real management, dan bukan shadow management.
"Kan keputusan ada di Amerika. Ada keterwakilan dari Indonesia untuk manajemen, membela kepentigan negara. Baik direksi dan komisaris bisa komunikasi dengan stakeholder secara objektif dan memecahkan masalah. Ada masalah di Indonesia, selesaikan di Indonesia," tambah Sukhyar.
Pihaknya juga meminta agar perusahaan tambang kelas kakap tersebut dapat meningkatkan penggunaan lokal konten, minimal 5% per tahun.
"Dari penerapan lokal expenditure sekitar 69% sampai saat ini. Lokal konten yang diproduksi di dalam negeri. Itu yang kita maksud. Enggak lebih dari 40%. Kita akan audit," tegasnya.
Sukhyar menambahkan, pemerintah juga meminta Freeport untuk membangun sistem CSR dan pembenahan sistem kerja yang baik.
"Terhadap monitoring keselamatan kerja. Itu yang enggak pernah dibicarakan dari dulu," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
