BPR Sarat dengan Risiko Pengelolaan Keuangan
Rabu, 24 Desember 2014 - 01:37 WIB
BPR Sarat dengan Risiko Pengelolaan Keuangan
A
A
A
DENPASAR - Pengamat perbankan senior Gede Made Sadguna mengemukakan, industri perbankan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sarat dengan risiko pengelolaan keuangan.
Karena itu, bank harus benar-benar menerapkan prinsip prudential agar aman dan mendapatkan kepercayaan publik.
Dia mengingatkan, fungsi bank tidak hanya mengejar keuntungan, tapi berfungsi secara ekonomis sosial di dalamnya.
"Selain itu, bank juga menjalankan media transmisi moneter dan intermediasi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tinggi lewat bank," ujar Sadguna, Selasa (23/12/2014).
Untuk itu, BPR sebagai institusi keuangan yang memiliki banyak tuntutan dari berbagai pihak berkepentingan, perlu menyiapkan diri dengan kapasitas SDM yang unggul serta sistem yang bisa diandalkan.
Bagaimana, BPR dikelola dengan sistem dan cara-cara good corporate governance (GCG), agar bisa memenuhi fungsi dengan cara-cara prudential dan etis.
"Sejauh ini, memang belum ada aturan formal yang dipakai untuk menilai kinerja BPR, kecuali dengan sistem rating BPR," jelas Sadguna.
Di dalamnya, lanjut dia, mencakup aspek manajemen yang masih banyak ruang untuk penyempurnaan lagi. Harapannya prinsip GCG dilaksanakan secara maksimal sehingga pihak berkepentingan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.
Karena itu, bank harus benar-benar menerapkan prinsip prudential agar aman dan mendapatkan kepercayaan publik.
Dia mengingatkan, fungsi bank tidak hanya mengejar keuntungan, tapi berfungsi secara ekonomis sosial di dalamnya.
"Selain itu, bank juga menjalankan media transmisi moneter dan intermediasi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tinggi lewat bank," ujar Sadguna, Selasa (23/12/2014).
Untuk itu, BPR sebagai institusi keuangan yang memiliki banyak tuntutan dari berbagai pihak berkepentingan, perlu menyiapkan diri dengan kapasitas SDM yang unggul serta sistem yang bisa diandalkan.
Bagaimana, BPR dikelola dengan sistem dan cara-cara good corporate governance (GCG), agar bisa memenuhi fungsi dengan cara-cara prudential dan etis.
"Sejauh ini, memang belum ada aturan formal yang dipakai untuk menilai kinerja BPR, kecuali dengan sistem rating BPR," jelas Sadguna.
Di dalamnya, lanjut dia, mencakup aspek manajemen yang masih banyak ruang untuk penyempurnaan lagi. Harapannya prinsip GCG dilaksanakan secara maksimal sehingga pihak berkepentingan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.
(dmd)
