Produksi Padi Didorong Naik 11 Juta Ton
Sabtu, 27 Desember 2014 - 15:53 WIB
Produksi Padi Didorong Naik 11 Juta Ton
A
A
A
SUBANG - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, demi mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun mendatang, pihaknya mendorong peningkatan produksi padi sebanyak 11 juta ton pada 2015 dari wilayah-wilayah penghasil padi di Indonesia.
“Para gubernur telah mendukung rencana swasembada, dan berjanji akan meningkatkan produksi dengan total keseluruhan 11 juta ton,” kata Amran saat menyampaikan sambutannya pada penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Subang, Jawa Barat, kemarin.
Amran menjelaskan, beberapa wilayah yang akan meningkatkan produksi padi antara lain adalah Jawa Barat dan Jawa Timur yang menyanggupi kenaikan sebesar 2 juta ton, Jawa Tengah sebanyak 1,5 juta ton, dan Sumatera Barat serta Sumatera Utara masingmasing 1 juta ton.
“Seluruhnya 11 juta ton, jika separuhnya terpenuhi, maka swasembada bisa tercapai,” ujar Amran. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pertanian adalah merealisasikan dana kontingensi sebesar Rp600 miliar, dan juga melakukan refocusing anggaran di mana sebelumnya dialokasikan untuk bangunan, namun dialihkan untuk pertanian sebesar Rp4,1 triliun.
“Kami melakukan refocusing anggaran di mana awalnya diperuntukkan untuk bangunan pada 2015, tapi kami alihkan untuk pertanian Rp4,1 triliun, dan di APBN-P 2015 kami usulkan Rp20 triliun,” ujar Amran. Dia mengakui menaikkan produksi pertanian tidak mudah, terlebih masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan, terutama pada lima poin masalah yang didapati dari hasil pemantauan langsung di 14 provinsi di Indonesia.
“Ada lima persoalan yang dialami, pertama adalah rusaknya saluran irigasi, permasalahan pupuk, benih, alsintan (alat mesin pertanian), dan kurangnya penyuluh,” kata Amran. Dia menjelaskan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 172/2014 yang akan mengakomodiasi rencana kerja Kementerian Pertanian, salah satunya penyelesaian secara bertahap saluran irigasi 1 juta hektare lahan pada 2015.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, penyediaan alat pertanian bisa membuat biaya produksi menjadi lebih murah. “Traktor ini dibutuhkan supaya olah tanah itu tidak terlambat. Kalau ada traktor begitu panen, dibajak, bisa diolah.
Ongkos lebih murah sehingga kita lebih produktif, produksi lebih cepat, dan pertanian yang lebih baik,” katanya. Gatot menambahkan, traktor- traktor pertanian itu dihibahkan bagi daerah yang belum jenuh. “Kita mencari daerah yang belum jenuh alat mesin pertaniannya,” jelasnya.
Oktiani endarwati/Ant
“Para gubernur telah mendukung rencana swasembada, dan berjanji akan meningkatkan produksi dengan total keseluruhan 11 juta ton,” kata Amran saat menyampaikan sambutannya pada penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Subang, Jawa Barat, kemarin.
Amran menjelaskan, beberapa wilayah yang akan meningkatkan produksi padi antara lain adalah Jawa Barat dan Jawa Timur yang menyanggupi kenaikan sebesar 2 juta ton, Jawa Tengah sebanyak 1,5 juta ton, dan Sumatera Barat serta Sumatera Utara masingmasing 1 juta ton.
“Seluruhnya 11 juta ton, jika separuhnya terpenuhi, maka swasembada bisa tercapai,” ujar Amran. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pertanian adalah merealisasikan dana kontingensi sebesar Rp600 miliar, dan juga melakukan refocusing anggaran di mana sebelumnya dialokasikan untuk bangunan, namun dialihkan untuk pertanian sebesar Rp4,1 triliun.
“Kami melakukan refocusing anggaran di mana awalnya diperuntukkan untuk bangunan pada 2015, tapi kami alihkan untuk pertanian Rp4,1 triliun, dan di APBN-P 2015 kami usulkan Rp20 triliun,” ujar Amran. Dia mengakui menaikkan produksi pertanian tidak mudah, terlebih masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan, terutama pada lima poin masalah yang didapati dari hasil pemantauan langsung di 14 provinsi di Indonesia.
“Ada lima persoalan yang dialami, pertama adalah rusaknya saluran irigasi, permasalahan pupuk, benih, alsintan (alat mesin pertanian), dan kurangnya penyuluh,” kata Amran. Dia menjelaskan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 172/2014 yang akan mengakomodiasi rencana kerja Kementerian Pertanian, salah satunya penyelesaian secara bertahap saluran irigasi 1 juta hektare lahan pada 2015.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, penyediaan alat pertanian bisa membuat biaya produksi menjadi lebih murah. “Traktor ini dibutuhkan supaya olah tanah itu tidak terlambat. Kalau ada traktor begitu panen, dibajak, bisa diolah.
Ongkos lebih murah sehingga kita lebih produktif, produksi lebih cepat, dan pertanian yang lebih baik,” katanya. Gatot menambahkan, traktor- traktor pertanian itu dihibahkan bagi daerah yang belum jenuh. “Kita mencari daerah yang belum jenuh alat mesin pertaniannya,” jelasnya.
Oktiani endarwati/Ant
(bbg)
