Realisasi APBN-P 2014 Meleset dari Target

JAKARTA - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2014 banyak yang meleset dari asumsi makro. Faktor eksternal dan domestik menjadi penyebab melesetnya asumsi makro.

Meski masih bersifat sementara dan dalam dua minggu kedepan, angka-angka realisasi diperkirakan masih dapat berubah. Namun dari angka sementara tersebut, terlihat hampir semua asumsi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak, tidak sesuai target dalam APBN-P 2014.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi hanya 5,1% atau lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBN-P 2014 sebesar5,5%.

“Penyebabnya adalah turunnya kinerja ekspor sejalan dengan pelambatan permintaan dunia dan turunnya harga komoditas di pasar internasional. Selain itu, di dalam negeri besarnya defisit transaksi berjalan membuat respons kebijakan moneter ketat sehingga pertumbuhan ekonomi terkendala,” katanya di Jakarta kemarin.

Sementara untuk inflasi, diakuinya pada Desember terjadi kenaikan inflasi di luar perkiraan. Seperti diketahui, inflasi secara setahunan pada Desember 2014 tercatat 8,36%, ini jauh lebih tinggi dibanding target inflasi dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3%. “Ini sudah menjadi perhatian presiden, 2015 pemerintah mulai fokus ke logistik, yaitu tata niaga, infrastruktur,” tambahnya.

Dia mengatakan jika tidak ada kebijakan yang dapat meningkatkan inflasi seperti kebijakan penyesuaian harga BBM, maka inflasi di Indonesia bisa di bawah 5%. Namun, dengan kondisi geografis yang relatif sama, negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia bisa mengendalikan inflasi di kisaran 2 -3%.

Pemerintah menengarai selain karena masalah administered prices (harga yang diatur pemerintah), masalah logistik dan tata niaga memegang peranan dalam kenaikan laju inflasi. Bambang menjelaskan, indikatorekonomimakroselanjutnya yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika rata-rataRp11.878 per dolar AS atau mengalami pelemahan dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2014 sebesar rata-rata Rp11.600/USD.

“Depresiasi nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingginya defisit neraca pembayaran dan faktor eksternal, khususnya rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat,” paparnya. Selain itu, lanjut dia, realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD97/barel juga lebih rendah dibanding asumsi dalam APBN-P 2014 sebesar USD105/barel.

Hal tersebut utamanya dipengaruhi penurunan harga minyak mentah dunia. Sementara realisasi lifting minyak mentah Indonesia pada periode Desember 2013 sampai November 2014 mencapai 794.000 barel per hari, di bawah target APBN-P 2014 yang sebesar 818.000 barel per hari. Sementara itu, ungkap Bambang, realisasi lifting gas tercatat sesuai dengan target dalam APBNP 2014 yaitu 1,224 juta barel setara minyak per hari.

Meski realisasi indikator makro banyak yang meleset dari asumsi di APBN-P 2014, Bambang mengatakan kinerja realisasi APBN-P 2014 dapat tetap dijaga pada tingkat yang aman. Defisit anggaran dapat ditekan di 2,26% dari PDB (produk domestik bruto), atau sebesar Rp227,4 triliun. Realisasi defisit itu lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBN-P 2014 sebesar Rp241,5 triliun atau 2,4% dari PDB.

Menurut dia, realisasi pembiayaan anggaran dalam tahun 2014 mencapai Rp246,4 triliun atau Rp4,9 triliun lebih tinggi dibanding sasaran dalam APBN-P 2014 yaitu Rp241,5 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp261,7 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp15,4 triliun.

“Dengan realisasi defisit anggaran Rp227,4 triliun dan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp246,4 triliun maka dalam realisasi APBN-P 2014 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp19 triliun,” katanya. Sementara itu, penyerapan anggaran pada 2014 baru tercapai 94% dari pagu belanja dalam APBN-P 2014 sebesar Rp1.876,9 triliun.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. DirjenPerbendaharaanNegara Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono mengatakan, belanja modal data historis lima tahun terakhir penyerapan anggaran terjadi pada kuartal terakhir.

Hal ini menurutnya tidak akan terulang lagi ke depan dengan peraturan tersebut. “Ini mempercepat proses pengadaan barang terutama pada saat-saat awal. Proses penganggaran yang ada setiap November besarnya DIPA sudah diketahui,” kata dia dalam kesempatan yang sama. Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan belanja modal kementerian/lembaga hanya mencapai 84% dari total belanja modal atau sekitar Rp160,8 triliun.

Menurut dia, penyerapan realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2014 dipengaruhi antara lain oleh upaya peningkatan efisien belanja kementerian negara/lembaga, termasuk kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket rapat di akhir tahun serta pengendalian belanja nonkementerian/ lembaga.

Ria martati