Hipmi Perjuangkan Akses Modal bagi Industri Kreatif
Hipmi Perjuangkan Akses Modal bagi Industri Kreatif
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan bahwa akses permodalan masih sulit didapatkan para pelaku industri kreatif.
Untuk itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, Hipmi siap memberikan rekomendasi untuk membuka akses permodalan khususnya di industri kreatif. Menurutnya, BI juga seharusnya lebih fleksibel dalam menghadapi pelaku usaha yang belum bankable.
“BI jangan traumatis dengan kasus swasta yang gagal bayar lalu mempersulit akses modal. Perbankan masih tidak percaya dengan swasta. Ini terlihat dari bunga bank yang tinggi. Beda dengan di luar negeri yang lebih kecil,” ujar Okto, panggilan akrab Raja Sapa Oktohari saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Dia menilai, akses permodalan merupakan permasalahan yang masih lambat dalam pencarian solusinya.
Salah satu yang harus disoroti ialah industri kreatif yang lemah dalam agunan untuk jaminan permodalan di bank. “Mengandalkan pemerintah juga sulit setelah Kementerian Industri Kreatif tidak ada. Sehingga, ada tarik-menarik antara kementerian soal siapa yang berhak menggarapnya. Ini jelas merugikan pengusaha,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi pengusaha pemula Indonesia. Apalagi ke depan para pelaku usaha akan masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga memerlukan koordinasi yang baik. Okto meminta, jangan sampai masing-masing kementerian mementingkan egosektoral. Sekretaris Jenderal Hipmi Harry Warganegara menyatakan siap memberikan rekomendasi setelah tiga tahun kepengurusan saat ini.
Rekomendasi kepada pemerintah ini akan diserahkan saat Musyawarah Nasional (Munas) Hipmi di Bandung, Jawa Barat, 12–14 Januari mendatang. Pada Munas tersebut juga akan dipilih ketua umum Hipmi yang baru untuk periode tiga tahun ke depan. Adapun, kandidat yang bakal bersaing pada pemilihan ketua umum Hipmi adalah Bayu Priawan Djokosoetono, Bahlil Lahadalia, dan Andhika Anindyaguna.
Hafid fuad
Untuk itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, Hipmi siap memberikan rekomendasi untuk membuka akses permodalan khususnya di industri kreatif. Menurutnya, BI juga seharusnya lebih fleksibel dalam menghadapi pelaku usaha yang belum bankable.
“BI jangan traumatis dengan kasus swasta yang gagal bayar lalu mempersulit akses modal. Perbankan masih tidak percaya dengan swasta. Ini terlihat dari bunga bank yang tinggi. Beda dengan di luar negeri yang lebih kecil,” ujar Okto, panggilan akrab Raja Sapa Oktohari saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Dia menilai, akses permodalan merupakan permasalahan yang masih lambat dalam pencarian solusinya.
Salah satu yang harus disoroti ialah industri kreatif yang lemah dalam agunan untuk jaminan permodalan di bank. “Mengandalkan pemerintah juga sulit setelah Kementerian Industri Kreatif tidak ada. Sehingga, ada tarik-menarik antara kementerian soal siapa yang berhak menggarapnya. Ini jelas merugikan pengusaha,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi pengusaha pemula Indonesia. Apalagi ke depan para pelaku usaha akan masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga memerlukan koordinasi yang baik. Okto meminta, jangan sampai masing-masing kementerian mementingkan egosektoral. Sekretaris Jenderal Hipmi Harry Warganegara menyatakan siap memberikan rekomendasi setelah tiga tahun kepengurusan saat ini.
Rekomendasi kepada pemerintah ini akan diserahkan saat Musyawarah Nasional (Munas) Hipmi di Bandung, Jawa Barat, 12–14 Januari mendatang. Pada Munas tersebut juga akan dipilih ketua umum Hipmi yang baru untuk periode tiga tahun ke depan. Adapun, kandidat yang bakal bersaing pada pemilihan ketua umum Hipmi adalah Bayu Priawan Djokosoetono, Bahlil Lahadalia, dan Andhika Anindyaguna.
Hafid fuad
(ars)
Explore More