Faisal Basri: Kalau Ruang Terang, Setan Enggak Berani

TIM Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi mengeluarkan dua rekomendasi kepada pemerintah sebagai upaya melibas mafia migas.

Rekomendasi pertama, menghapus bahan bakar minyak (BBM) subsidi premium ke pertamax. “Di Premium itu banyak mafianya,” kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri.

Rekomendasi kedua adalah pengalihan tugas pengadaan BBM dari PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) kepada Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina. Tim menyarankan agar manajemen Petral dan ISC diganti seluruhnya. Penggantian pimpinan ini harus dilakukan dari tingkat direksi hingga manajer.

Berikut adalah petikan wawancara SINDO Weekly dengan Faisal Basri yang dilakukan dalam tiga kesempatan, di tiga tempat dan acara yang berbeda. Pertama di sela-sela diskusi yang diselenggarakan Radio SindoTrijaya di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 27 Desember 2014, lalu di sela-sela diskusi Outlook Ekonomi 2015 di MNC Tower, Jakarta 29 Desember, dan usai pengumuman rekomendasi tentang Petral di Jakarta, 30 Desember 2014.

Peran Petral digantikan oleh ISC. Adakah jaminan ini lebih baik?

Mereka kredibel dan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Kita harapkan dengan membuka kesempatan yang sama agar bisa memotong rantai transaksi dari yang selama ini terjadi dari tangan-tangan tidak jelas. Kami mendorong kebijakan satu pintu untuk pengadaan minyak mentah maupun produk minyak. Jadi pengadaan lewat ISC, dan ISC harus diperkuat.

Nantinya, pengadaan minyak tidak lagi harus dilakukan dengan membuat kerja sama pemerintah dengan pemerintah, seperti yang melibatkan Presiden saat kerjasama dengan Angola. Kami sudah melakukan tugas kami, memberi rekomendasi. Soal keputusan, kami bukan pemerintah. Pemerintah yang akan memutuskan.

Rekomendasi ini terkesan hanya mengalihkan masalah dari Petral ke ISC?

ISC melakukan proses perencanaan dan macam-macam, kemudian ISC ada trading room-nya, di situ bisa ditempatkan KPK untuk mengawasi pada periode awal-awal. Kalau di ISC kita bisa awasi dengan seksama, KPK bisa masuk. Jadi, ISC akan melakukan lelang tersebut di Indonesia dan harus tunduk pada hukum yang berlaku di dalam negeri. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum --BPK, KPK dan lain-lain-- dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Kalau di Singapura kan enggak bisa karena yurisdiksi. Nanti ISC diaudit juga.

Apakah selama ini Petral tidak audit?

Audit biasa, oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kalau investigasi belum pernah dilakukan. Namun Tim merekomendasikan agar dilakukan audit forensik. Ini harus dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia, serta memiliki jangkauan kerja ke Singapura dan negara terkait lainya. Hasil audit forensik ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

Kenapa Petral tidak dibubarkan saja?

Buat apa kita langsung membubarkan sesuatu yang jelas ternyata ada fungsinya. Fungsi Petral sekarang dikembalikan ke fungsi semula sebagai marketing agent. Petral masih dibutuhkan di Singapura untuk menjadi world class company di bidang oil trading.

Selama ini Petral tidak hanya melakukan jual beli minyak dengan PT Pertamina, melainkan ke perusahaan minyak di negara lainnya. Petral jadi trading agent, yaitu dia membeli dari NOC satu lalu jual ke NOC lainnya. Misalnya Petral beli dari NOC Vietnam, dijual lagi ke Laos, tidak hanya ke Pertamina. Itu kan, bagus.

Nantinya ISC akan bertugas mengadakan lelang pengadaan minyak mentah dan BBM. Sementara Petral bisa menjadi peserta lelang tersebut. Ini bisa mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC.

Selama ini, fungsi petral sebagai market intelligence tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli Petral dari National Oil Companies (NOCs) atau Major Oil Companies (MOCs) tidak dipandang sebagai kewajiban Petral. Fungsi inilah yang akan kita kembalikan.

Soal rekomendasi tim soal dihapuskannya premium. Mengapa begitu?

Proses penentuan harga RON 88 tidak jelas. Karena memang tidak ada pasarnya di Asia Tenggara. Harga RON 88 menjadi ruang gelap, maka muncul mafia. Cara paling mudah untuk menyingkirkan setan-setan adalah membuat ruangan terang, kalau ruang terang setan enggak berani. Kita harus buat pasar sehat. Salah satu caranya memindahkan RON 88 ke RON 92.

Dengan skema perhitungan dan pasokan produk yang jelas maka ruang gerak mafia migas bisa dieliminasi. Kalau ruang terang, setan enggak bisa leluasa.

Selain itu, harga keekonomian premium subsidi sudah mendekati harga BBM non subsidi dengan RON 92. Pemerintah sudah sewajarnya memberikan BBM kualitas bagus seperti BBM RON 92 atau Pertamax versi PT Pertamina. Ini momen bagus. Pemerintah untung dan rakyat bisa dapat bensin lebih baik dengan harga sama.

Pertamina, sudah siap memasok RON 92 karena memiliki bahan baku yang bisa membuat dan mengolah bensin jenis ini. Pertamina bilang siap dalam 2 bulan dengan kilang yang ada.

Ini kan merugikan SPBU lokal dan menguntungkan asing?

Kalau dirugikan, memang ini bukan surga. Di dunia ini selalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kami berharap pemerintah memberi kompensasi kepada stakeholder nasional yang berhak dilindungi, bila merugi akibat pemberian subsidi pertamax. Kalau yang mengalami kerugian itu mafia migas, masa bodoh amat. Saya enggak peduli.

Selengkapnya baca SINDO Weekly edisi No 45 Tahun 3, terbit Kamis, 8 Januari 2015