PLN Butuh Payung Hukum Lebih Kuat

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengaku membutuhkan payung hukum yang lebih kuat untuk membangun proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW), ketimbang Surat Keputusan Menteri ESDM.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, payung hukum sebelumnya masih belum cukup kuat untuk PLN dalam upaya membangun proyek ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, terus terang kami membutuhkan payung hukum yang lebih kuat. Kalau standar seperti dulu tidak mungkin lagi," ujarnya di Gedung BPK RI, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Menurutnya, surat keputusan tersebut memang membantu mengatur tender, masalah lahan, dan harga listrik. Namun, untuk PLN, payung hukum tersebut belum cukup kuat.

"Pemerintah sudah arahkan ke kami. Menteri ESDM sudah buatkan surat keputusan menteri, yang menugaskan kami membangun 35.000 MW. Suratnya itu isinya pola dan cara tender, masalah lahan dan harga untuk IPP," jelasnya.

Dia menambahkan, perseroan hanya diwajibkan membangun 10.000 MW dari total 35.000 MW yang direncanakan pemerintah. Sementara sisanya, pemerintah akan menggandeng swasta.

"Kita fokus 35.000 MW agak besar di batu bara. Porsi batu bara sekitar 60%. Sisanya ada gas, air dan panas bumi," tandasnya.