Pembangunan Infrastruktur Perlu Libatkan Perbankan

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Mandiri ‎Tbk (BMRI) Budi Gunadi meyakini, program pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus didukung pendanaan dari sektor perbankan.

"Modal ini (infrastruktur) tidak mungkin dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah. Saat ini hasil pemotongan subsidi BBM sekitar Rp240 miliar, lantas sisanya bisa dipenuhi lewat kerja sama dengan BUMN, khususnya perbankan," kata Budi dalam seminar "Komitmen Perbankan dalam Pembangunan Nasional" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Dia menuturkan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh dunia terus tumbuh setiap tahun, dan mencapai USD30 triliun.

Kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara maju mencapai 4% dari growth domestic product (GDP) per tahun.

Sementara, di negara berkembang kebutuhannya lebih besar, yaitu sekitar 8%-9% dari GDP per tahun. Dengan demikian, berdasarkan total GDP Indonesia maka dibutuhkan sekitar‎ USD80 miliar atau Rp1.100 miliar‎ untuk mengejar pembangunan infrastruktur.

"Otomatis ini tugas perbankan untuk membantu pemerintah dalam pengadaan modal pembangunan infrastruktur ini," tandas Budi.