Fokus Kerja BI pada 2015
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara memaparkan, kebijakan BI pada 2015 tetap akan fokus menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
Langkah ini bisa tercapai melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
"Di bidang moneter, kebijakan akan tetap secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya," ujar Tirta di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Sementara di bidang makroprudensial, lanjut dia, relaksasi ketentuan makroprudensial akan dilakukan secara selektif guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas.
Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien.
"Berbagai kebijakan tersebut akan disertai dengan peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan institusi terkait. Sehingga, stabilitas makroekonomi tetap terjaga, dengan struktur perekonomian yang semakin kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," tandas Tirta.
Langkah ini bisa tercapai melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
"Di bidang moneter, kebijakan akan tetap secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya," ujar Tirta di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Sementara di bidang makroprudensial, lanjut dia, relaksasi ketentuan makroprudensial akan dilakukan secara selektif guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas.
Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien.
"Berbagai kebijakan tersebut akan disertai dengan peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan institusi terkait. Sehingga, stabilitas makroekonomi tetap terjaga, dengan struktur perekonomian yang semakin kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," tandas Tirta.
(dmd)