Kebijakan Penyesuaian Harga BBM 2 Minggu Tidak Ideal
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM per dua minggu dinilai kontroversi sejumlah pengamat. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik mengatakan, Indonesia belum terbiasa dengan fluktuasi harga minyak.
"Kurang ideal, kita ini belum terbiasa dengan fluktuasi harga minyak, khususnya premiun yang masih disubsidi," terang Zakaria kepada sindonews melalui telepon, Sabtu (17/1/2015)
Menurutnya, penyesuaian harga minyak per dua minggu akan merugikan para pengusaha SPBU.
"Ini kan berkaitan dengan SPBU, kalau harga turun penggusaha akan rugi lantaran mereka membeli minyak dengan harga mahal, kemudian diturunkan dengan harga murah. mereka kan masih punya stok. Seperti sekarang ini, orang enggak mau beli bensin, tunggu saja hari senin (19/1/2015)" imbuhnya.
Selain itu, pengusaha juga akan dibebani tunggakan pajak yang jauh lebih besar, sebab sulit mengembalikan pajak BBM yang sudah dibayarkan ke pemerintah.
"Pajak yang mereka bayar juga harga lama. ini kan sulit mengembalikan pajak. Membayar saja susah, apalagi mengambil duit ke pemerintah, seperti kalau kita ingin membayar pajak mobil ke pemerintah, itu kan susah," terang Zakaria.
"Kurang ideal, kita ini belum terbiasa dengan fluktuasi harga minyak, khususnya premiun yang masih disubsidi," terang Zakaria kepada sindonews melalui telepon, Sabtu (17/1/2015)
Menurutnya, penyesuaian harga minyak per dua minggu akan merugikan para pengusaha SPBU.
"Ini kan berkaitan dengan SPBU, kalau harga turun penggusaha akan rugi lantaran mereka membeli minyak dengan harga mahal, kemudian diturunkan dengan harga murah. mereka kan masih punya stok. Seperti sekarang ini, orang enggak mau beli bensin, tunggu saja hari senin (19/1/2015)" imbuhnya.
Selain itu, pengusaha juga akan dibebani tunggakan pajak yang jauh lebih besar, sebab sulit mengembalikan pajak BBM yang sudah dibayarkan ke pemerintah.
"Pajak yang mereka bayar juga harga lama. ini kan sulit mengembalikan pajak. Membayar saja susah, apalagi mengambil duit ke pemerintah, seperti kalau kita ingin membayar pajak mobil ke pemerintah, itu kan susah," terang Zakaria.
(dol)