Asumsi RAPBN-P 2015 Diminta Lebih Realistis

JAKARTA - Presiden meminta Kementerian Keuangan memberikan asumsi-asumsi yang lebih realistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015.

Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat beberapa asumsi yang menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo yaitu mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, harga minyak Indonesia (Indonesia crude price /ICP), nilai tukar rupiah, dan lifting minyak.

“Untuk lifting dan harga minyak, tentu kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan pada harga berapa kirakira kita membuat asumsi yang realistis. Karena yang paling dikhawatirkan kalau harganya terlalu tinggi, maka tidak bisa direalisasikan dan ini bisa mengganggu program atau kegiatan pemerintah,” ujar Bambang di kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa dalam RAPBN-P 2015 pemerintah mengusulkan anggaran untuk sektor prioritas mencapai Rp155,5 triliun. Terbesar, tambahan RAPBNP dialokasikan untuk kedaulatan pangan sebesar Rp25,8 triliun. “APBNP 2015 bersifat baseline sehingga belum ada visi-misi atau agenda pemerintahbaru. Pemerintah sudah selesaikan RPJMN, ada beberapa asumsi yang bergeser,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam RAPBN-P 2015 di bidang pembiayaan anggaran, pemerintah melakukan penyesuaian dengan mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional. Program prioritas yang mendapat dukungan pembiayaan antara lain kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim, pembangunan industri pertahanan nasional, dan mendukung industri kedirgantaraan.

Tambahan untuk kedaulatan pangan termasuk dalam sektor pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi yang secara total mencapai Rp49,8 triliun. Selain untuk kedaulatan pangan, anggaran sektor pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi antara lain dialokasikan untuk energi kelistrikan Rp5 triliun, kemaritiman yang mencapai Rp15,3 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai Rp2,1 triliun, dan industri sebesar Rp1,6 triliun.

Sementara sektor pemenuhan kewajiban dasar, tambahan anggarannya mencapai Rp20,8 triliun. Pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pengurangan kesenjangan sebesar Rp43,5 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan sebesar Rp19,1 triliun, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah yang mencapai Rp24,4 triliun.

Tambahan dana pengurangan kesenjangan antar wilayah itu dialokasikan untuk dana desa yang diusulkan, ditambah Rp11,7 triliun. Tambahan dana pengembangan wilayah perbatasan mencapai Rp11,7 triliun, serta pembangunan pasar tradisional Rp1 triliun. Pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran untuk infrastruktur konektivitas mencapai Rp12,9 triliun, tambahan anggaran untuk transfer daerah sebesar Rp20,5 triliun, dan prioritas lain mencapai Rp7,7 triliun.

Dalam RAPBN-P 2015 pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp1.769 triliun, sedangkan belanja sebesar Rp1.994,9 triliun. Dengan demikian, keseimbangan primer sebesar Rp70,5 triliun. Sementara, total defisit Rp225,9 triliun atau defisit 1,9 % terhadap PDB lebih rendah dari APBN 2015 2,21%. Di sisi pendapatan, tahun ini diperkirakan terjadi penurunan Rp24, 6 triliun dari APBN 2015.

Penurunan tersebut diakibatkan berkurangnya PNBP sebesar Rp1.29,3 triliun yang disebabkan penurunan harga minyak mentah, penurunan lifiting migas, serta penurunan pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp9 triliun karena penurunan dividen payoutratio . Di sisi lain, PNBP SDA nonmigas diperkirakan meningkat Rp7,4 triliun karena dampak optimalisasi target produksi mineral dan target royalti batubara.

Adapun, penerimaan perpajakan diperkirakan meningkat Rp104,6 triliun dari APBN 2015, menjadi Rp1484,6 triliun. Pengamat ekonomi Umar Juoro mengatakan bahwa kenaikan alokasi anggaran untuk danaalokasiumum, danaalokasi khusus, dan dana desa bisa menjawab pertanyaan mengenai menjaga keseimbangan, baik keseimbangan wilayah maupun sosial. Namun ia mengingatkan, pelaksanaan alokasi tersebut harus dilakukan secara efektif.

“Tujuannya bagus, kalau efektif ini akan mengatasi ketimpangan, jadi isunya bagaimana efektivitas dan akuntabilitas ke daerah, karena sejauh ini belum optimal meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya. Sementara di sisi penerimaan, dia pesimistis pemerintah akan bisa menambah pe-nerimaan pajak sebesar Rp104 triliun.

Pasalnya, selama ini penerimaan pajak cenderung tidak mencapai target. Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, secara umum RAPBN-P 2015 yang diusulkan memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki keinginan yang tinggi namun di sisi persiapan, khususnya belanja modal, masih kurang.

Rarasati syarief/Ria martati